Pantau – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi banyaknya kritikan soal ucapan bakal calon presiden (bacapres) Partai NasDem Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa pemerintah terkadang “mematikan” kritik.
Menurutnya, ucapan yang dilontarkan Anies adalah wajar, terlebih sekarang ada KUHP baru yang dinilai bisa menjadi alat untuk membungkam kritik.
“Pertama, wajar ada persepsi pemerintah membungkam kritik. Apalagi di ancaman hukuman di KUHP baru,” kata Mardani saat dikonfirmasi pada Sabtu (17/12/2022).
Kemudian, menurutnya ucapan tersbut pasti ada dasarnya dan ia juga menilai jika demokrasi tanpa adanya kritik bisa berbahaya.
Baca juga: Anies Sebut Pemerintah Kadang 'Matikan' Kritik, Golkar: Jangan Asal Bicara
“Karena itu, pernyataan Mas Anies ada dasar. Ketiga, demokrasi tanpa kritik justru berbahaya,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Diberitakan sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan dalam pemerintahan terkadang ada upaya untuk membungkam atau "mematikan" kritik. Upaya itu dilakukan dengan menghubungi langsung sang pengkritik.
"Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya tuh, tolong dong ditelepon jangan kritik lagi nih," kata Anies dalam sebuah video YouTube R66 Newlitics yang dilihat Pantau.com, Sabtu (17/12/2022).
Anies tidak menyebut pemerintahan yang dimaksud. Namun, Anies menjelaskan kritik sebenarnya pendidikan bagi publik.
"Selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, gitu kira-kira, itu normal. Jadi misal ada sebagian yang merasa tidak setuju, enggak apa. Toh, ada yang setuju juga (atas sesuatu yang dikritik pihak lain)," ujarnya
Kritik atau penolakan diyakini sebuah hal yang normal dan sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Mereka yang kecewa terhadap sesuatu lantaran tidak sesuai yang diharapkan para penolak.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Politik Identitas Sering Dimulai di Medsos
"Itu adalah kebebasan untuk berpendapat, dihormati, kasih tempat, tidak usah dieliminasi, itu bagian dari normal. Dan adanya perbedaan itu membuat kita harus berikan penjelasan lebih, argumen lebih, memberi manfaat ke siapa? Ke publik," ujarnya.
Anies menambahkan saat dirinya menjabat Gubernur DKI, kritikan tidak pernah sepi. Ia menerima kritikan itu dan berupaya memberikan penjelasan.
"Misal ada sebuah kebijakan kemudian dikritik, kemudian dikritik, setelah dikritik dijelasin kenapa kebijakan ini diambil, manfaatnya apa, tujuannya apa, terus dijelasin, terus dijawab lagi, dijawab lagi, jawab lagi, itu publik mendapatkan publik education for free," terang dia.
Menurutnya, ucapan yang dilontarkan Anies adalah wajar, terlebih sekarang ada KUHP baru yang dinilai bisa menjadi alat untuk membungkam kritik.
“Pertama, wajar ada persepsi pemerintah membungkam kritik. Apalagi di ancaman hukuman di KUHP baru,” kata Mardani saat dikonfirmasi pada Sabtu (17/12/2022).
Kemudian, menurutnya ucapan tersbut pasti ada dasarnya dan ia juga menilai jika demokrasi tanpa adanya kritik bisa berbahaya.
Baca juga: Anies Sebut Pemerintah Kadang 'Matikan' Kritik, Golkar: Jangan Asal Bicara
“Karena itu, pernyataan Mas Anies ada dasar. Ketiga, demokrasi tanpa kritik justru berbahaya,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Diberitakan sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan dalam pemerintahan terkadang ada upaya untuk membungkam atau "mematikan" kritik. Upaya itu dilakukan dengan menghubungi langsung sang pengkritik.
"Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya tuh, tolong dong ditelepon jangan kritik lagi nih," kata Anies dalam sebuah video YouTube R66 Newlitics yang dilihat Pantau.com, Sabtu (17/12/2022).
Anies tidak menyebut pemerintahan yang dimaksud. Namun, Anies menjelaskan kritik sebenarnya pendidikan bagi publik.
"Selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, gitu kira-kira, itu normal. Jadi misal ada sebagian yang merasa tidak setuju, enggak apa. Toh, ada yang setuju juga (atas sesuatu yang dikritik pihak lain)," ujarnya
Kritik atau penolakan diyakini sebuah hal yang normal dan sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Mereka yang kecewa terhadap sesuatu lantaran tidak sesuai yang diharapkan para penolak.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Politik Identitas Sering Dimulai di Medsos
"Itu adalah kebebasan untuk berpendapat, dihormati, kasih tempat, tidak usah dieliminasi, itu bagian dari normal. Dan adanya perbedaan itu membuat kita harus berikan penjelasan lebih, argumen lebih, memberi manfaat ke siapa? Ke publik," ujarnya.
Anies menambahkan saat dirinya menjabat Gubernur DKI, kritikan tidak pernah sepi. Ia menerima kritikan itu dan berupaya memberikan penjelasan.
"Misal ada sebuah kebijakan kemudian dikritik, kemudian dikritik, setelah dikritik dijelasin kenapa kebijakan ini diambil, manfaatnya apa, tujuannya apa, terus dijelasin, terus dijawab lagi, dijawab lagi, jawab lagi, itu publik mendapatkan publik education for free," terang dia.
- Penulis :
- M Abdan Muflih
