
Pantau - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan pentingnya menjaga martabat politik dengan menyampaikan kritik terhadap kekuasaan yang berbasis data, fakta, dan nilai ideologis. Hal ini ia sampaikan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta.
Kritik Harus Konstruktif, Bukan Provokatif
"Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata rakyat, dan nilai ideologis, bukan provokasi emosional. Dengan cara itulah partai menjaga martabat politiknya," tegas Megawati.
Ia menyampaikan bahwa garis perjuangan partai bukanlah sekadar menghadapi kekuasaan dengan emosi, tetapi melalui perjuangan gagasan, kekuatan moral, dan keberpihakan nyata kepada Rakyat Marhaen.
Menurutnya, PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada rakyat kecil dan menjunjung keadilan sosial.
“Menghadapi kekuasaan, perjuangan partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan,” ujarnya.
Megawati menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, pemerintah bukanlah musuh pribadi, melainkan objek kritik yang sah atas dasar kebijakan publik.
Dorong Isu Keadilan Sosial, Demokrasi, dan Kedaulatan Energi Masuk Diskursus Politik
Ia juga mendorong agar wacana politik nasional tidak hanya berpusat pada isu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Megawati, isu-isu penting lain seperti keadilan sosial, kedaulatan pangan dan energi, keadilan ekologis, serta kualitas demokrasi harus menjadi bagian dari diskursus politik nasional.
Megawati menegaskan bahwa PDI Perjuangan harus menjadi tempat rakyat mencari keadilan, terutama ketika negara tampak kuat secara institusional namun lemah dalam menghadirkan rasa keadilan.
Perjuangan partai, menurutnya, harus bersifat menyeluruh—meliputi fungsi legislasi di parlemen dan juga gerakan politik akar rumput yang emansipatoris.
“Kekuatan politik PDI Perjuangan tidak boleh bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, melainkan pada kepercayaan, partisipasi, dan kesadaran politik Rakyat,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan








