Pantau - Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebut, polemik Bupati Meranti Muhamad Adil dengan Kemenkeu terkait alokasi dana bagi hasil (DBH) sudah selesai.
Agus telah memfasilitasi pertemuan antara Adil dengan pihak Kemenkeu dan Kementerian ESDM di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
"Ini tadi semuanya sudah cair kok, tidak ada masalah, sudah clear," ujar Agus.
Agus mengatakan, pihaknya juga telah membahas DBH Kabupaten Meranti. Menurutnya, Adil sempat menjabarkan kondisi Meranti yang tertinggal dan masih banyak warga miskin.
Di sisi lain, lanjut Agus, pihak Kemenkeu dan Kementerian ESDM menjelaskan penetapan besaran DBH untuk Kabupaten Meranti.
"Tadi sudah dibahas, kita sudah sama-sama memahami, sama-sama menerima penjelasan masing-masing," ungkapnya.
Sementara itu, Adil juga menyatakan polemik tersebut sudah selesai. Ia menyebut, hanya ada perbedaan data dari Kementerian ESDM dan Kemenkeu soal DBH Kabupaten Meranti.
"Ini cuma ada perbedaan sedikit. Dari kami begini, dari ESDM begini, dari Kemenkeu begini, besok dicocokkan. Semoga selesai," kata Adil.
Sebelumnya, Adil sempat melontarkan pernyataan pedaskepada Kemenkeu soal besaran DBH yang dinilai tak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya.
Ia bahkan sampai menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan karena menilai Kabupaten Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan 100 USD per barel.
Namun pada tahun ini, DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan 60 USD per barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023.
Agus telah memfasilitasi pertemuan antara Adil dengan pihak Kemenkeu dan Kementerian ESDM di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
"Ini tadi semuanya sudah cair kok, tidak ada masalah, sudah clear," ujar Agus.
Agus mengatakan, pihaknya juga telah membahas DBH Kabupaten Meranti. Menurutnya, Adil sempat menjabarkan kondisi Meranti yang tertinggal dan masih banyak warga miskin.
Di sisi lain, lanjut Agus, pihak Kemenkeu dan Kementerian ESDM menjelaskan penetapan besaran DBH untuk Kabupaten Meranti.
"Tadi sudah dibahas, kita sudah sama-sama memahami, sama-sama menerima penjelasan masing-masing," ungkapnya.
Sementara itu, Adil juga menyatakan polemik tersebut sudah selesai. Ia menyebut, hanya ada perbedaan data dari Kementerian ESDM dan Kemenkeu soal DBH Kabupaten Meranti.
"Ini cuma ada perbedaan sedikit. Dari kami begini, dari ESDM begini, dari Kemenkeu begini, besok dicocokkan. Semoga selesai," kata Adil.
Sebelumnya, Adil sempat melontarkan pernyataan pedaskepada Kemenkeu soal besaran DBH yang dinilai tak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya.
Ia bahkan sampai menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan karena menilai Kabupaten Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan 100 USD per barel.
Namun pada tahun ini, DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan 60 USD per barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023.
- Penulis :
- Aditya Andreas
