Pantau - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menerima kritik tajam dari sejumlah anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja, Senin (16/1/2023).
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebut kinerja Kementerian Pertanian buruk berdasarkan indikator kebijakan impor. Ia menilai, produksi pangan RI tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional.
"Sebagai contoh capaian produksi daging sapi. Sangat jauh, makin lama makin turun. Jauh dengan kebutuhan nasional," kecamnya.
Sudin bahkan menyebut, pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian berjalan secara asal-asalan. Hal ini yang menyebabkan kinerja Kementan menjadi tidak optimal.
"Saudara menteri, yang berkhianat terhadap Anda, yang menusuk Anda tak mungkin dari jauh, itu orang dari dekat Anda. Kita pernah bicara yang berkhianat pasti orang dekat, bukan orang jauh," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyoroti adanya kebijakan impor beras. Ia meyakini, kebijakan tersebut sesungguhnya tidak perlu karena stok beras nasional sudah cukup.
"Kita tidak mau semuanya ini jadi permainan importir. Saya tidak menuduh, kita ingin penguatan ketahanan pangan nasional," ungkapnya.
Ia turut mengingatkan kepada Satgas Pangan untuk mengawasi perusahaan swasta yang bisa mengendalikan harga pangan nasional.
"Jika dulu ada PT IBU (Indo Beras Unggul) yang digerebek Satgas Pangan, sekarang ada PT Wilmar yang membeli di atas harga Bulog sangat tinggi," tutupnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebut kinerja Kementerian Pertanian buruk berdasarkan indikator kebijakan impor. Ia menilai, produksi pangan RI tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional.
"Sebagai contoh capaian produksi daging sapi. Sangat jauh, makin lama makin turun. Jauh dengan kebutuhan nasional," kecamnya.
Sudin bahkan menyebut, pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian berjalan secara asal-asalan. Hal ini yang menyebabkan kinerja Kementan menjadi tidak optimal.
"Saudara menteri, yang berkhianat terhadap Anda, yang menusuk Anda tak mungkin dari jauh, itu orang dari dekat Anda. Kita pernah bicara yang berkhianat pasti orang dekat, bukan orang jauh," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyoroti adanya kebijakan impor beras. Ia meyakini, kebijakan tersebut sesungguhnya tidak perlu karena stok beras nasional sudah cukup.
"Kita tidak mau semuanya ini jadi permainan importir. Saya tidak menuduh, kita ingin penguatan ketahanan pangan nasional," ungkapnya.
Ia turut mengingatkan kepada Satgas Pangan untuk mengawasi perusahaan swasta yang bisa mengendalikan harga pangan nasional.
"Jika dulu ada PT IBU (Indo Beras Unggul) yang digerebek Satgas Pangan, sekarang ada PT Wilmar yang membeli di atas harga Bulog sangat tinggi," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
