Pantau - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta agar lebih kreatif dalam melakukan investasi dana haji yang dikelolanya.
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad yang menyebut, dengan besarnya dana haji yang dikelola, semestinya BPKH bisa mendapatkan nilai manfaat yang lebih besar.
"Masalah internal kurang optimalnya BPKH mengelola dana haji, karena pilihannya ada pada low risk, bukan high risk," papar Khaliq di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (28/1/2023).
Baca Juga: Sebut Investasi BPKH Tak Optimal, Fraksi PKS Usulkan Beli Hotel di Arab Saudi
Ia mencontohkan, pemerintah Malaysia berani melakukan investasi dana haji yang memiliki high risk seperti sektor kelapa sawit, pembangunan jalan tol, dan bandara.
Menurutnya, metode investasi yang digunakan oleh BPKH saat ini, tidak akan bisa mengimbangi kenaikan biaya haji oleh pemerintah Arab Saudi hingga perubahan kurs.
"Contohnya, pada 2020 total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp69 juta, namun dua tahun kemudian atau setelah ibadah haji ditiadakan akibat pandemi Covid-19, nilainya melonjak menjadi Rp98 juta," lanjutnya.
Baca Juga: BPKH Ungkap Kelola Dana Haji 167 Triliun Hingga Desember 2022
Dengan begitu cepatnya perubahan biaya haji, ia berpendapat, BPKH perlu mencari cara agar investasi dana haji bisa lebih menguntungkan dan membantu jemaah haji.
"Jadi, kata kuncinya ada di kreatifitas untuk mengelola dana haji," tutupnya.
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad yang menyebut, dengan besarnya dana haji yang dikelola, semestinya BPKH bisa mendapatkan nilai manfaat yang lebih besar.
"Masalah internal kurang optimalnya BPKH mengelola dana haji, karena pilihannya ada pada low risk, bukan high risk," papar Khaliq di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (28/1/2023).
Baca Juga: Sebut Investasi BPKH Tak Optimal, Fraksi PKS Usulkan Beli Hotel di Arab Saudi
Ia mencontohkan, pemerintah Malaysia berani melakukan investasi dana haji yang memiliki high risk seperti sektor kelapa sawit, pembangunan jalan tol, dan bandara.
Menurutnya, metode investasi yang digunakan oleh BPKH saat ini, tidak akan bisa mengimbangi kenaikan biaya haji oleh pemerintah Arab Saudi hingga perubahan kurs.
"Contohnya, pada 2020 total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp69 juta, namun dua tahun kemudian atau setelah ibadah haji ditiadakan akibat pandemi Covid-19, nilainya melonjak menjadi Rp98 juta," lanjutnya.
Baca Juga: BPKH Ungkap Kelola Dana Haji 167 Triliun Hingga Desember 2022
Dengan begitu cepatnya perubahan biaya haji, ia berpendapat, BPKH perlu mencari cara agar investasi dana haji bisa lebih menguntungkan dan membantu jemaah haji.
"Jadi, kata kuncinya ada di kreatifitas untuk mengelola dana haji," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
