Pantau - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, membakar pesawat Susi Air pada Selasa (7/2/2023). Hingga kini, pilot pesawat tersebut dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono meminta TNI-Polri menindak tegas perbuatan KKB tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut semestinya tidak boleh ditolerir.
"Pemerintah melalui TNI-Polri harus bersikap tegas walaupun terukur, perbuatan kejam dan brutal ini tidak dapat ditolerir lagi," kata di Jakarta, Rabu (8/2).
Dave menyebut, teror yang dilakukan KKB itu jelas melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta merusak pembangunan kesejahteraan sosial.
"Perbuatan mereka bukan hanya melawan hukum, akan tetapi menginjak-injak hak asasi para korban, masyarakat umum, dan merusak pembangunan kesejahteraan warga Papua," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, perlu penanganan khusus dan strategi baru dalam penanganan keamanan di Papua, mengingat eskalasi konflik yang meningkat beberapa waktu belakangan.
"Jadi eskalasinya meningkat dan itu bukan hanya analisis. Saya rasa teman-teman media juga melihat, sehingga perlu penanganan khusus dan strategi baru untuk pendekatan penanganan Papua," kata Meutya.
Ia juga meminta agar pihak TNI mengupayakan pembebasan pilot pesawat Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Marthen, yang disandera oleh KKB.
"Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera agar bisa segera dibebaskan," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono meminta TNI-Polri menindak tegas perbuatan KKB tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut semestinya tidak boleh ditolerir.
"Pemerintah melalui TNI-Polri harus bersikap tegas walaupun terukur, perbuatan kejam dan brutal ini tidak dapat ditolerir lagi," kata di Jakarta, Rabu (8/2).
Dave menyebut, teror yang dilakukan KKB itu jelas melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta merusak pembangunan kesejahteraan sosial.
"Perbuatan mereka bukan hanya melawan hukum, akan tetapi menginjak-injak hak asasi para korban, masyarakat umum, dan merusak pembangunan kesejahteraan warga Papua," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, perlu penanganan khusus dan strategi baru dalam penanganan keamanan di Papua, mengingat eskalasi konflik yang meningkat beberapa waktu belakangan.
"Jadi eskalasinya meningkat dan itu bukan hanya analisis. Saya rasa teman-teman media juga melihat, sehingga perlu penanganan khusus dan strategi baru untuk pendekatan penanganan Papua," kata Meutya.
Ia juga meminta agar pihak TNI mengupayakan pembebasan pilot pesawat Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Marthen, yang disandera oleh KKB.
"Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera agar bisa segera dibebaskan," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
