Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidawati meminta pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM tidak lempar tanggung jawab terkait kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) yang kembali muncul.
"Ini bukan saatnya mencari kesalahan, kita fokus pada solusi. Misteri yang belum terungkap ini PR besar ketimbang ribut antarlembaga," ujar Kurniasih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Kurniasih mengemukakan, munculnya kembali kasus GGAPA ini merupakan peringatan keras agar jangan sampai penanganannya telat seperti kasus sebelumnya.
"Jangan sampai ratusan korban kembali berjatuhan di tahun 2023, kemarin kan sudah 300 lebih. Naudzubillah min dzalik," ujar politisi PKS ini.
Ia mendesak, pengusutan tuntas terkait munculnya kembali kasus GGAPA pada tahun ini. Dalam kasus sebelumnya, hal ini diakibatkan adanya senyawa bahan kimia Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirup.
"Yang paling utama, pemerintah harus melindungi dan memberikan jaminan terhadap keluarga korban untuk diberikan santunan, dijamin pengobatannya sampai tuntas," pungkasnya.
Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta telah melaporkan adanya satu kasus terkonfirmasi GGAPA pada 25 Januari 2023 lalu.
Pada tanggal 31 Januari pasien mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Adhyaksa. Karena ada gejala GGAPA, maka direncanakan untuk dirujuk ke RSCM, tetapi keluarga menolak dan pulang paksa.
Pada tanggal 1 Februari, orang tua membawa pasien ke RS Polri dan mendapatkan perawatan di ruang IGD, dan pasien sudah mulai buang air kecil.
Pasien kemudian dirujuk ke RSCM untuk mendapatkan perawatan intensif sekaligus terapi fomepizole, namun 3 jam setelah di RSCM pada pukul 23.00 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia.
"Ini bukan saatnya mencari kesalahan, kita fokus pada solusi. Misteri yang belum terungkap ini PR besar ketimbang ribut antarlembaga," ujar Kurniasih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Kurniasih mengemukakan, munculnya kembali kasus GGAPA ini merupakan peringatan keras agar jangan sampai penanganannya telat seperti kasus sebelumnya.
"Jangan sampai ratusan korban kembali berjatuhan di tahun 2023, kemarin kan sudah 300 lebih. Naudzubillah min dzalik," ujar politisi PKS ini.
Ia mendesak, pengusutan tuntas terkait munculnya kembali kasus GGAPA pada tahun ini. Dalam kasus sebelumnya, hal ini diakibatkan adanya senyawa bahan kimia Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirup.
"Yang paling utama, pemerintah harus melindungi dan memberikan jaminan terhadap keluarga korban untuk diberikan santunan, dijamin pengobatannya sampai tuntas," pungkasnya.
Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta telah melaporkan adanya satu kasus terkonfirmasi GGAPA pada 25 Januari 2023 lalu.
Pada tanggal 31 Januari pasien mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Adhyaksa. Karena ada gejala GGAPA, maka direncanakan untuk dirujuk ke RSCM, tetapi keluarga menolak dan pulang paksa.
Pada tanggal 1 Februari, orang tua membawa pasien ke RS Polri dan mendapatkan perawatan di ruang IGD, dan pasien sudah mulai buang air kecil.
Pasien kemudian dirujuk ke RSCM untuk mendapatkan perawatan intensif sekaligus terapi fomepizole, namun 3 jam setelah di RSCM pada pukul 23.00 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia.
- Penulis :
- Aditya Andreas
