Pantau - Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution merespons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut SBY tidak paham sejarah soal sistem proporsional tertutup.
Ia menjelaskan, saat SBY menjabat sebagai presiden pada tahun 2008, salah satu yang mengajukan judicial review ke MK soal sistem pemilu adalah caleg PDIP dari Jawa Timur, M. Soleh.
Baca Juga: PDIP Ogah Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Itu Hak Politik Mereka
"Dia berhalusinasi, sehingga argumentasi yang dibangun Hasto tidak mampu menyentuh prinsip dan substansi," kata Syahrial dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).
Syahrial berpendapat, proses judicial review yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah perang kepentingan antara Demokrat dengan PDIP, melainkan persoalan bangsa yang harus disikapi secara hati-hati.
"Dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, hanya Fraksi PDIP yang ngotot dengan sistem Pemilu Proporsional Tertutup. Semuanya menolak sistem Pemilu Proporsional Tertutup," tegasnya.
Baca Juga: SBY Wanti-wanti MK soal Gugatan Pemilu
Syahrial menilai, PDIP menginginkan rakyat tidak dilibatkan dalam proses demokrasi partisipatif. Ia menyebut, PDIP ingin mengembalikan sejarah sistem Orde Baru kembali diadopsi.
"Maksudnya apa? Desain skenario dan strategi apa yang ingin dicapai? Rakyat berhak tahu dan diberi tahu. Jadi, pandangan Pak SBY hendak mewakili kegelisahan rakyat Indonesia. Bukan semata-mata untuk kepentingan Partai Demokrat," tandasnya.
Ia menjelaskan, saat SBY menjabat sebagai presiden pada tahun 2008, salah satu yang mengajukan judicial review ke MK soal sistem pemilu adalah caleg PDIP dari Jawa Timur, M. Soleh.
Baca Juga: PDIP Ogah Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Itu Hak Politik Mereka
"Dia berhalusinasi, sehingga argumentasi yang dibangun Hasto tidak mampu menyentuh prinsip dan substansi," kata Syahrial dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).
Syahrial berpendapat, proses judicial review yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah perang kepentingan antara Demokrat dengan PDIP, melainkan persoalan bangsa yang harus disikapi secara hati-hati.
"Dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, hanya Fraksi PDIP yang ngotot dengan sistem Pemilu Proporsional Tertutup. Semuanya menolak sistem Pemilu Proporsional Tertutup," tegasnya.
Baca Juga: SBY Wanti-wanti MK soal Gugatan Pemilu
Syahrial menilai, PDIP menginginkan rakyat tidak dilibatkan dalam proses demokrasi partisipatif. Ia menyebut, PDIP ingin mengembalikan sejarah sistem Orde Baru kembali diadopsi.
"Maksudnya apa? Desain skenario dan strategi apa yang ingin dicapai? Rakyat berhak tahu dan diberi tahu. Jadi, pandangan Pak SBY hendak mewakili kegelisahan rakyat Indonesia. Bukan semata-mata untuk kepentingan Partai Demokrat," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
