Pantau - Pengamat politik Hanief Adrian mempertanyakan soal pengendalian birokrasi bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap warisan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang alihkan dari era Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Hanief menyebut, pada saat Pilkada DKI 2017 Anies Baswedan hendak menerapkan pendekatan komprehensif terkait relokasi warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, yang berdampingan dengan depo Pertamina.
"Anies kan mau pake pendekatan komprehensif/terpadu, relokasi baik-baik saja. Nah problemnya, Anies bisa kendalikan birokrasi Pemprov DKI warisan Jokowi-Ahok atau nggak? Kalau lama dan banyak program belum beres jelang Anies selesai kan artinya memang Anies lamban mengendalikan birokrasinya," ujarnya kepada Pantau.com, Senin (6/3/2023).
Hanief menambahkan, betapa pentingnya para kepala daerah termasuk Anies saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, mempunya pegawai pemerintah yang ditunjuk secara politik.
"Jangan cuma Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang wewenangnya gak jelas, tapi malah semacam deputi dan asisten yang ditunjuk secara politik. Kendalikan pegawai negara di Pemprov DKI, lalu kendalikan implementasinya," terangnya.
Bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah ‘menyentil’ lawan poltiknya Anies Baswedan soal pembebasan lahan warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara.
Diketahui, lahan warga Tanah Merah ini merupakan milik PT Pertamina. Ahok pun sempat menyinggung sengketa lahan warga Tanah Merah yang menjadi salah satu janji politik Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Rencana itu dilakukan Anies dalam rangk kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketika itu, warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara sempat memohon kepada Anies agar bisa melegalkan kepemilikan tanah.
Merespons hal tersebut, Anies pun janji ke warga setempat bahwa dirinya akan mengabulkan janji kampanyenya, dengan catatan jika berhasil menang Pilkada DKI Jakarta 2017.
Ahok pun dibuat geram dengan janji politik Anies tersebut. Menurut Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina ini, tanah yang ditinggali warga merupakan aset milik perusahaannya, sehingga tak boleh menjadi lokasi hunian warga.
Tak hanya itu, Ahok juga menegaskan lokasi itu berada di dekat depo Pettamina yang sangat membahayakan warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara.
“Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data,” kata Ahok beberapa waktu lalu.
“Jangan sampai, karena datanya dibohongi dari timses, atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya,” sambungnya.
Hanief menyebut, pada saat Pilkada DKI 2017 Anies Baswedan hendak menerapkan pendekatan komprehensif terkait relokasi warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, yang berdampingan dengan depo Pertamina.
"Anies kan mau pake pendekatan komprehensif/terpadu, relokasi baik-baik saja. Nah problemnya, Anies bisa kendalikan birokrasi Pemprov DKI warisan Jokowi-Ahok atau nggak? Kalau lama dan banyak program belum beres jelang Anies selesai kan artinya memang Anies lamban mengendalikan birokrasinya," ujarnya kepada Pantau.com, Senin (6/3/2023).
Hanief menambahkan, betapa pentingnya para kepala daerah termasuk Anies saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, mempunya pegawai pemerintah yang ditunjuk secara politik.
"Jangan cuma Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang wewenangnya gak jelas, tapi malah semacam deputi dan asisten yang ditunjuk secara politik. Kendalikan pegawai negara di Pemprov DKI, lalu kendalikan implementasinya," terangnya.
Ahok 'Senitl' Anies soal Sengeketa Lahan Warga Tanah Merah
Bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah ‘menyentil’ lawan poltiknya Anies Baswedan soal pembebasan lahan warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara.
Diketahui, lahan warga Tanah Merah ini merupakan milik PT Pertamina. Ahok pun sempat menyinggung sengketa lahan warga Tanah Merah yang menjadi salah satu janji politik Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Rencana itu dilakukan Anies dalam rangk kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketika itu, warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara sempat memohon kepada Anies agar bisa melegalkan kepemilikan tanah.
Merespons hal tersebut, Anies pun janji ke warga setempat bahwa dirinya akan mengabulkan janji kampanyenya, dengan catatan jika berhasil menang Pilkada DKI Jakarta 2017.
Ahok pun dibuat geram dengan janji politik Anies tersebut. Menurut Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina ini, tanah yang ditinggali warga merupakan aset milik perusahaannya, sehingga tak boleh menjadi lokasi hunian warga.
Tak hanya itu, Ahok juga menegaskan lokasi itu berada di dekat depo Pettamina yang sangat membahayakan warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara.
“Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data,” kata Ahok beberapa waktu lalu.
“Jangan sampai, karena datanya dibohongi dari timses, atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya,” sambungnya.
- Penulis :
- khaliedmalvino
