Pantau - Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma menilai, hingga saat ini pemerintah pusat belum memiliki konsep yang tepat untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai.
Berkaitan dengan hal itu, Filep menyampaikan, Forum MPR RI for Papua telah menindaklanjuti hal tersebut dalam beberapa kali pertemuan bersama Kemenko Pohukam.
Oleh sebab itu, ia menuturkan, Forum MPR for Papua kembali mengundang Kemenko Polhukam dalam rangka pembahasan mengenai konsep pemerintah tentang penanganan konflik di Papua.
Terlebih, eskalasi gangguan keamanan dan kekerasan di Papua meningkat dalam beberapa waktu terakhir hingga menyebabkan banyak nyawa melayang.
"Kemenko Polhukam dan jajarannya belum dapat meyakinkan kita tentang konsep atau metodologi yang tepat dan bisa diterapkan di Papua. Pemerintah pusat terkesan selalu menggeneralisasi masalah pada tempat-tempat tertentu," ungkap Filep di Manokwari, Kamis (2/3/2023).
Menurut Filep, pernyataan yang dilontarkan oleh para pejabat tinggi tentang situasi keamanan di Papua diharapkan tidak berdampak pada berkembangnya asumsi publik yang tidak diharapkan bersama.
Ia berharap, segera ada konsep penanganan yang sesuai termasuk untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua.
"Kemarin kita sudah agendakan, Ketua MPR RI sudah memanggil Menko Polhukam bersama-sama dengan jajarannya, baik Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Mendagri dan menteri terkait," tuturnya.
Ia melanjutkan, pada saat itu Menko Polhukam telah berkenan hadir, akan tetapi pimpinan TNI dan Polri tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh pejabat yang tidak mempunyai otoritas.
Oleh sebab itu, sambungnya, Ketua MPR RI meminta pertemuan tersebut dibatalkan dan diagendakan kembali dengan mensyaratkan kehadiran seluruh pihak terkait.
"Jajaran Kemenko Polhukam dan lembaga di bawahnya yang terkait harus hadir karena bicara Papua tidak bisa setengah-setengah," ujar Filep.
Berkaitan dengan hal itu, Filep menyampaikan, Forum MPR RI for Papua telah menindaklanjuti hal tersebut dalam beberapa kali pertemuan bersama Kemenko Pohukam.
Oleh sebab itu, ia menuturkan, Forum MPR for Papua kembali mengundang Kemenko Polhukam dalam rangka pembahasan mengenai konsep pemerintah tentang penanganan konflik di Papua.
Terlebih, eskalasi gangguan keamanan dan kekerasan di Papua meningkat dalam beberapa waktu terakhir hingga menyebabkan banyak nyawa melayang.
"Kemenko Polhukam dan jajarannya belum dapat meyakinkan kita tentang konsep atau metodologi yang tepat dan bisa diterapkan di Papua. Pemerintah pusat terkesan selalu menggeneralisasi masalah pada tempat-tempat tertentu," ungkap Filep di Manokwari, Kamis (2/3/2023).
Menurut Filep, pernyataan yang dilontarkan oleh para pejabat tinggi tentang situasi keamanan di Papua diharapkan tidak berdampak pada berkembangnya asumsi publik yang tidak diharapkan bersama.
Ia berharap, segera ada konsep penanganan yang sesuai termasuk untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua.
"Kemarin kita sudah agendakan, Ketua MPR RI sudah memanggil Menko Polhukam bersama-sama dengan jajarannya, baik Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Mendagri dan menteri terkait," tuturnya.
Ia melanjutkan, pada saat itu Menko Polhukam telah berkenan hadir, akan tetapi pimpinan TNI dan Polri tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh pejabat yang tidak mempunyai otoritas.
Oleh sebab itu, sambungnya, Ketua MPR RI meminta pertemuan tersebut dibatalkan dan diagendakan kembali dengan mensyaratkan kehadiran seluruh pihak terkait.
"Jajaran Kemenko Polhukam dan lembaga di bawahnya yang terkait harus hadir karena bicara Papua tidak bisa setengah-setengah," ujar Filep.
- Penulis :
- Aditya Andreas
