Pantau - Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti adanya transaksi janggal Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buntut pamer harta bekas pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Diketahui, uang sebanyak itu turut melibatkan 460 orang sejak tahun 2009. Kasus ini pun juga menyita perhatian publik. Kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ikut terseret gegara ulah Rafael Alun.
Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan, transaksi janggal hingga Rp300 triliun dan melibatkan 460 orang lebih di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terjadi sejak 2009. Ia menuturkan, sempat ada beberapa yang dilaporkan namun tak ada kemajuan.
“Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun,” kata Mahfud dalam pernyataannya seperti dilihat Pantau.com dari YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (9/3/2023).
Mahfud menambahkan, sejak 2009, minim kelanjutan informasi terhadap laporan transaksi janggal tersebut. Mahfud lalu menyinggung kasus Rafael Alun Trisambodo yang baru terkuak buntut kasus penganiayaan putranya, Mario Dandy terhadap David.
“Tapi sejak 2009, karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respons. Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu jadi kasus, lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno, sama, ndak ada yang tahu sampai ratusan miliar, diungkap KPK baru dibuka,” paparnya.
Rupanya, pengungkapan ini tak jauh berbeda dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menyoroti penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian/lembaga.
Menurut MenPAN RB Abudllah Azwar Anas, anggaran yang nyaris mencapai Rp500 triliun ini penggunaannya tak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anas sangat menyayangkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah hingga Rp 500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.
“Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/01/2023).
“Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” sambungnya.
Diketahui, uang sebanyak itu turut melibatkan 460 orang sejak tahun 2009. Kasus ini pun juga menyita perhatian publik. Kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ikut terseret gegara ulah Rafael Alun.
Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan, transaksi janggal hingga Rp300 triliun dan melibatkan 460 orang lebih di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terjadi sejak 2009. Ia menuturkan, sempat ada beberapa yang dilaporkan namun tak ada kemajuan.
“Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun,” kata Mahfud dalam pernyataannya seperti dilihat Pantau.com dari YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (9/3/2023).
Mahfud menambahkan, sejak 2009, minim kelanjutan informasi terhadap laporan transaksi janggal tersebut. Mahfud lalu menyinggung kasus Rafael Alun Trisambodo yang baru terkuak buntut kasus penganiayaan putranya, Mario Dandy terhadap David.
“Tapi sejak 2009, karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respons. Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu jadi kasus, lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno, sama, ndak ada yang tahu sampai ratusan miliar, diungkap KPK baru dibuka,” paparnya.
Rupanya, pengungkapan ini tak jauh berbeda dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menyoroti penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian/lembaga.
Menurut MenPAN RB Abudllah Azwar Anas, anggaran yang nyaris mencapai Rp500 triliun ini penggunaannya tak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anas sangat menyayangkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah hingga Rp 500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.
“Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/01/2023).
“Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” sambungnya.
- Penulis :
- khaliedmalvino
