Pantau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin menyambangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Kamis (9/3/2023).
Dalam kunjungannya ini, Jokowi mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2022.
Tak hanya itu, Jokowi juga menekankan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo yang turut mendampinginya di KPP Pratama Surakarta, agar lebih meningkatkan pelayanan pajak.
"Presiden juga mengingatkan batas akhir penyerahan SPT, dan juga mengingatkan Dirjen Pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada WP," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media (BPPMI) Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).
Bey menuturkan, setiap tahun selalu ada permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) kepada Jokowi untuk menyosialisasikan penyerahan SPT. Jokowi mengharapkan tahun ini menjadi sesuatu yang berbeda.
"Kalau biasanya Presiden mengisi SPT secara elektronik di Istana Merdeka Jakarta, tahun ini mengunjungi KPP Pratama Surakarta untuk melihat langsung aktivitas di kantor Pajak jelang 31 Maret 2023. Presiden ingin tahu juga kenapa masih ada masyarakat yg mengurus SPT ke kantor pajak, bukan secara elektronik," imbuh Bey.
"Ternyata ada yang lupa password, atau ada yang tidak yakin dengan perhitungannya sehingga merasa perlu menanyakan perhitungan pajak, dan sebagainya," sambung Bey.
Imbauan Jokowi ke para wajib pajak serta peningkatan kualitas pelayanan ke DJP Kemenkeu ini jelas bertolak belakang dengan isu yang tengah marak saat ini, yakni soal para pejabat negara, khususnya di kantor pajak berlagak hidup mewah dan pamer harta di media sosial.
Salah satu yang menjadi sorotan publik berawal dari kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy Satrio, yang juga anak dari bekas pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.
Belakangan ini terkuak, kasus Mario Dandy yang menyeret nama ayahnya ini menyingkap tabir kebobrokan yang ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Buntutnya, Rafael Alun dipecat instansinya bekerja gegara ulah Mario Dandy.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turut andil dalam proses pemeriksaan terhadap Rafael Alun, mengingat dirinya sempat menjabat sebagai aparatur sipil negara (ASN), di mana harta kekayaannya mesti dilaporkan ke LHKPN.
PPATK juga ikut 'turun gunung' menangani kasus Rafael Alun Trisambodo ini. PPATK pun berhasil menggali informasi soal rekening Rafael Alun, dan diperoleh ada 40 rekening dengan nilai Rp500 miliar.
Pada Kamis (9/3/2023), Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut membogkar sengkarut yang ada di tubuh Kemenkeu yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani Indarawati ini.
Mahfud menyampaikan temuannya terkait transaksi janggal hingga Rp300 triliun yang melibatkan 460 orang sepanjang tahun 2009 hingga 2023. Lalu, akan bermuara ke manakah polemik Kemenkeu ini?
Apakah kasus ini mengisyaratkan Menkeu Sri Mulyani akan di-reshuffle gegara tak mampu menyelesaikan sengkarut di tubuh Kemenkeu?
Dalam kunjungannya ini, Jokowi mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2022.
Tak hanya itu, Jokowi juga menekankan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo yang turut mendampinginya di KPP Pratama Surakarta, agar lebih meningkatkan pelayanan pajak.
"Presiden juga mengingatkan batas akhir penyerahan SPT, dan juga mengingatkan Dirjen Pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada WP," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media (BPPMI) Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).
Bey menuturkan, setiap tahun selalu ada permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) kepada Jokowi untuk menyosialisasikan penyerahan SPT. Jokowi mengharapkan tahun ini menjadi sesuatu yang berbeda.
"Kalau biasanya Presiden mengisi SPT secara elektronik di Istana Merdeka Jakarta, tahun ini mengunjungi KPP Pratama Surakarta untuk melihat langsung aktivitas di kantor Pajak jelang 31 Maret 2023. Presiden ingin tahu juga kenapa masih ada masyarakat yg mengurus SPT ke kantor pajak, bukan secara elektronik," imbuh Bey.
"Ternyata ada yang lupa password, atau ada yang tidak yakin dengan perhitungannya sehingga merasa perlu menanyakan perhitungan pajak, dan sebagainya," sambung Bey.
Imbauan Jokowi ke para wajib pajak serta peningkatan kualitas pelayanan ke DJP Kemenkeu ini jelas bertolak belakang dengan isu yang tengah marak saat ini, yakni soal para pejabat negara, khususnya di kantor pajak berlagak hidup mewah dan pamer harta di media sosial.
Salah satu yang menjadi sorotan publik berawal dari kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy Satrio, yang juga anak dari bekas pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.
Belakangan ini terkuak, kasus Mario Dandy yang menyeret nama ayahnya ini menyingkap tabir kebobrokan yang ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Buntutnya, Rafael Alun dipecat instansinya bekerja gegara ulah Mario Dandy.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turut andil dalam proses pemeriksaan terhadap Rafael Alun, mengingat dirinya sempat menjabat sebagai aparatur sipil negara (ASN), di mana harta kekayaannya mesti dilaporkan ke LHKPN.
PPATK juga ikut 'turun gunung' menangani kasus Rafael Alun Trisambodo ini. PPATK pun berhasil menggali informasi soal rekening Rafael Alun, dan diperoleh ada 40 rekening dengan nilai Rp500 miliar.
Pada Kamis (9/3/2023), Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut membogkar sengkarut yang ada di tubuh Kemenkeu yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani Indarawati ini.
Mahfud menyampaikan temuannya terkait transaksi janggal hingga Rp300 triliun yang melibatkan 460 orang sepanjang tahun 2009 hingga 2023. Lalu, akan bermuara ke manakah polemik Kemenkeu ini?
Apakah kasus ini mengisyaratkan Menkeu Sri Mulyani akan di-reshuffle gegara tak mampu menyelesaikan sengkarut di tubuh Kemenkeu?
- Penulis :
- khaliedmalvino
