Pantau - Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terbaru terkait persepsi publik atas kinerja pemerintah jelang konstelasi politik nasional.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah memaparkan, mayoritas responden merasa tidak puas di bidang perekonomian terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Sebanyak 56 persen menjawab sektor perekonomian nasional buruk dan sangat buruk. Hanya 38 persen yang menjawab baik," tutur Dedi dalam keterangannya, Sabtu (11/3/2023).
Hal ini juga tercermin dari suara responden yang menyebut, pemerintah gagal untuk membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, dan menyejahterakan masyarakat.
Selain itu, responden juga mendukung adanya reshuffle terhadap para menteri yang berada di bidang perekonomian. Di antaranya, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pertanian, dan Menteri Koperasi UMKM.
"Sebanyak 42 persen responden mendorong adanya reshuffle terhadap menteri yang mengurus perekonomian. Nama teratas adalah Ida Fauziah, Syahrul Yasin Limpo, dan Teten Masduki," lanjutnya.
Selain bidang perekonomian, responden juga menyoroti tentang penegakan hukum yang masih belum cukup baik. Sebanyak 45 persen responden menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum saat ini.
"Polri menjadi institusi yang paling rendah, hanya 30 persen yang menyatakan puas dengan kinerja mereka. Sementara, Kejaksaan mendapat nilai tertinggi dengan 61 persen tingkat kepercayaan responden," ungkapnya.
Survei yang dilakukan oleh IPO berlangsung pada 1-7 Maret 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden secara acak di 34 provinsi. Survei ini memiliki tingkat akurasi 95 persen dengan margin of error 2,9 persen.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah memaparkan, mayoritas responden merasa tidak puas di bidang perekonomian terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Sebanyak 56 persen menjawab sektor perekonomian nasional buruk dan sangat buruk. Hanya 38 persen yang menjawab baik," tutur Dedi dalam keterangannya, Sabtu (11/3/2023).
Hal ini juga tercermin dari suara responden yang menyebut, pemerintah gagal untuk membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, dan menyejahterakan masyarakat.
Selain itu, responden juga mendukung adanya reshuffle terhadap para menteri yang berada di bidang perekonomian. Di antaranya, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pertanian, dan Menteri Koperasi UMKM.
"Sebanyak 42 persen responden mendorong adanya reshuffle terhadap menteri yang mengurus perekonomian. Nama teratas adalah Ida Fauziah, Syahrul Yasin Limpo, dan Teten Masduki," lanjutnya.
Selain bidang perekonomian, responden juga menyoroti tentang penegakan hukum yang masih belum cukup baik. Sebanyak 45 persen responden menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum saat ini.
"Polri menjadi institusi yang paling rendah, hanya 30 persen yang menyatakan puas dengan kinerja mereka. Sementara, Kejaksaan mendapat nilai tertinggi dengan 61 persen tingkat kepercayaan responden," ungkapnya.
Survei yang dilakukan oleh IPO berlangsung pada 1-7 Maret 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden secara acak di 34 provinsi. Survei ini memiliki tingkat akurasi 95 persen dengan margin of error 2,9 persen.
- Penulis :
- Aditya Andreas
