Pantau - Menteri Keuangan Sri Mulyani membongkar detail transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Ia mengungkapkan bahwa transaksi itu tidak semua berhubungan dengan Kementerian Keuangan.
"Tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Rp300 triliun. Kami kaget karena mendengar dalam bentuk berita di media, kami cek kepada Kepala PPATK tidak ada surat yang masuk ke kami," kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
“Kamis tanggal 9/3/2023, kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III Tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima by hand tanggal 9 Maret. Tanggal 8 (Maret) sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima,” sambungnya.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan surat yang diberikan berisi 36 lampiran ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu periode 2009-2023. Totalnya ada 196 surat di dalam 36 halaman lampiran.
“Surat pertama tidak ada data mengenai nilai uang, jadi hanya surat ini kami pernah kirim tanggal sekian, nomor sekian, dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan yang diselidiki oleh PPATK,” kata Sri Mulyani.
“Kami juga bingung, tanggal 9 Maret belum terima surat, tapi belum ada angkanya. Saya minta Pak Ivan, surat yang ada angkanya di mana, karena kami tidak bisa berkomentar,” sambungnya.
Dirinya menjelaskan bahwa tanggal 11 Maret 2023, Menko Polhukam Mahfud Md datang ke kantornya untuk menjelaskan. Di sana disebut jika transaksi Rp 300 triliun bukan di Kemenkeu.
“Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami, untuk jelaskan transaksi Rp 300 T bukan transaksi di Kemenkeu, tapi kami belum menerima suratnya. Jadi kami belum menerima suratnya, belum bisa komentar,” ujar Sri Mulyani.
Pada Senin (13/3/2023) Sri Mulyani mengaku menerima surat dari PPATK, surat itu berisi 43 halaman yang memuat 300 surat dengan total nilai Rp349 triliun bukan Rp300 triliun.
Ia membagi 300 surat itu menjadi tiga bagian yaitu 100 surat, 135 surat dan 65 surat. Adapun rincinya sebagai berikut:
- 100 surat dengan nilai transaksi Rp74 triliun dari periode 2009-2023 yang ditujukan PPATK ke aparat penegak hukum lain.
- 65 surat dengan nilai transaksi Rp253 triliun, yang sisanya adalah transaksi debit/kredit operasional perusahaan/koperasi yang disebut Sri Mulyani tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu.
- 135 surat dengan nilai Rp22 triliun, isinya berupa transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu.
"Yang benar-benar berhubungan dengan kami ada 135 surat nilainya Rp22 triliun, bahkan Rp18,7 triliun itu menyangkut transaksi korporasi yang tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Jadi, benar-benar nanti yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu 3,3 triliun, ini 2009-2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah itu Rp3,3 triliun dari 2009-2023," kata Sri Mulyani.
"Tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Rp300 triliun. Kami kaget karena mendengar dalam bentuk berita di media, kami cek kepada Kepala PPATK tidak ada surat yang masuk ke kami," kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
“Kamis tanggal 9/3/2023, kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III Tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima by hand tanggal 9 Maret. Tanggal 8 (Maret) sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima,” sambungnya.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan surat yang diberikan berisi 36 lampiran ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu periode 2009-2023. Totalnya ada 196 surat di dalam 36 halaman lampiran.
“Surat pertama tidak ada data mengenai nilai uang, jadi hanya surat ini kami pernah kirim tanggal sekian, nomor sekian, dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan yang diselidiki oleh PPATK,” kata Sri Mulyani.
“Kami juga bingung, tanggal 9 Maret belum terima surat, tapi belum ada angkanya. Saya minta Pak Ivan, surat yang ada angkanya di mana, karena kami tidak bisa berkomentar,” sambungnya.
Dirinya menjelaskan bahwa tanggal 11 Maret 2023, Menko Polhukam Mahfud Md datang ke kantornya untuk menjelaskan. Di sana disebut jika transaksi Rp 300 triliun bukan di Kemenkeu.
“Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami, untuk jelaskan transaksi Rp 300 T bukan transaksi di Kemenkeu, tapi kami belum menerima suratnya. Jadi kami belum menerima suratnya, belum bisa komentar,” ujar Sri Mulyani.
Pada Senin (13/3/2023) Sri Mulyani mengaku menerima surat dari PPATK, surat itu berisi 43 halaman yang memuat 300 surat dengan total nilai Rp349 triliun bukan Rp300 triliun.
Ia membagi 300 surat itu menjadi tiga bagian yaitu 100 surat, 135 surat dan 65 surat. Adapun rincinya sebagai berikut:
- 100 surat dengan nilai transaksi Rp74 triliun dari periode 2009-2023 yang ditujukan PPATK ke aparat penegak hukum lain.
- 65 surat dengan nilai transaksi Rp253 triliun, yang sisanya adalah transaksi debit/kredit operasional perusahaan/koperasi yang disebut Sri Mulyani tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu.
- 135 surat dengan nilai Rp22 triliun, isinya berupa transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu.
"Yang benar-benar berhubungan dengan kami ada 135 surat nilainya Rp22 triliun, bahkan Rp18,7 triliun itu menyangkut transaksi korporasi yang tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Jadi, benar-benar nanti yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu 3,3 triliun, ini 2009-2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah itu Rp3,3 triliun dari 2009-2023," kata Sri Mulyani.
- Penulis :
- renalyaarifin
