Pantau - Presiden Jokowi angkat bicara soal larangan buka puasa bersama untuk pejabat pemerintah. Ia menegaskan arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para Menko, para Menteri dan Kepala Lembaga pemerintah non-Kementerian.
"Bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi bukan untuk masyarakat umum," kata Jokowi dalam konferensi pers, Senin (27/3/2023).
Anggaran Dialihkan untuk Kegiatan yang Lebih Bermanfaat
Jokowi mengatakan arahan ini perlu ia sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat. Untuk itu, ia meminta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan.
"Anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama kita alihkan, kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat," kata dia.
Ia mendorong jajaran pemerintah membantu mereka yang lebih membutuhkan, misalnya fakir miskin, yatim piatu serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat," katanya.
Transisi dari Pandemi Menuju Endemi
Sebelumnya, Jokowi mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat dan pegawai pemerintahan tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan Ramadan 1444 H.
Adapun alasan Jokowi melarang para pejabat negara menggelar bukber adalah karena saat ini masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi.
Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.
“Sudah dicek surat itu benar,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis (23/3/2023).
Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, kapolri, dan kepala badan/lembaga.
"Bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi bukan untuk masyarakat umum," kata Jokowi dalam konferensi pers, Senin (27/3/2023).
Anggaran Dialihkan untuk Kegiatan yang Lebih Bermanfaat
Jokowi mengatakan arahan ini perlu ia sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat. Untuk itu, ia meminta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan.
"Anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama kita alihkan, kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat," kata dia.
Ia mendorong jajaran pemerintah membantu mereka yang lebih membutuhkan, misalnya fakir miskin, yatim piatu serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat," katanya.
Transisi dari Pandemi Menuju Endemi
Sebelumnya, Jokowi mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat dan pegawai pemerintahan tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan Ramadan 1444 H.
Adapun alasan Jokowi melarang para pejabat negara menggelar bukber adalah karena saat ini masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi.
Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.
“Sudah dicek surat itu benar,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis (23/3/2023).
Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, kapolri, dan kepala badan/lembaga.
- Penulis :
- Syahrul Ansyari
