Pantau - Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, permintaan anggota DPR kepada PT Pertamina sangat tidak etis. Apalagi, dalam forum terbuka di rapat kerja Komisi.
Pasalnya, permintaan tersebut menggunakan dana BUMN yang berkedok Corporate Social Responsibitily (CSR) dan diberikan kepada masyarakat atas nama dewan bersangkutan.
"Tentu sangat tidak etis dan tidak layak dana BUMN digunakan untuk berbelanja sesuatu yang kemudian dipakai oleh politisi untuk pencitraan. Sangat tidak elok dan terpuji," jelas Ronny.
Baca Juga: Ada Anggota DPR Minta Sarung ke Pertamina, Dasco Geram: Minta Sama Gue!
Menurutnya, setiap perusahaan terutama BUMN memang wajib memiliki dana CSR atau bantuan kepada masyarakat. Namun, harus melalui program yang jelas dan memang betul-betul bermanfaat bagi warga yang menjadi sasaran.
"Secara moral dan etika, dana CSR BUMN harus dalam bentuk program yang jelas yang terkait dengan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada publik, terutama masyarakat yang terdampak oleh operasi perusahaan atau masyarakat yang terbebani secara ekonomi di suatu daerah," paparnya.
Ia menilai, anggaran CSR tidak bisa perusahaan diberikan begitu saja. Apalagi, hanya bermodalkan pesan singkat seperti yang disampaikan anggota dewan dan langsung diberikan.
Baca Juga: DPR Curhat Susah Dapat Sedekah Sarung Pertamina Gegara Erick Thohir
Sebelumnya, dalam rapat Komisi VII DPR RI bersama jajaran direksi PT Pertamina, Selasa (4/4/2023). Anggota DPR secara terang-terangan menyindir Pertamina yang sulit memberikan 'sedekah' kepada mereka.
Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian mengaku kini kesulitan mendapatkan sedekah sarung dari Pertamina lantaran harus mendapat persetujuan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Harus ke Pak Erick semua gitu, Menteri BUMN. Katanya, dikoordinasikan BUMN semua. Kalau periode kemarin, saya WA, eh tahu-tahu sudah dikirim ke Pekalongan dan Pemalang 2.000 sarung," ujar Ramson.
Pasalnya, permintaan tersebut menggunakan dana BUMN yang berkedok Corporate Social Responsibitily (CSR) dan diberikan kepada masyarakat atas nama dewan bersangkutan.
"Tentu sangat tidak etis dan tidak layak dana BUMN digunakan untuk berbelanja sesuatu yang kemudian dipakai oleh politisi untuk pencitraan. Sangat tidak elok dan terpuji," jelas Ronny.
Baca Juga: Ada Anggota DPR Minta Sarung ke Pertamina, Dasco Geram: Minta Sama Gue!
Menurutnya, setiap perusahaan terutama BUMN memang wajib memiliki dana CSR atau bantuan kepada masyarakat. Namun, harus melalui program yang jelas dan memang betul-betul bermanfaat bagi warga yang menjadi sasaran.
"Secara moral dan etika, dana CSR BUMN harus dalam bentuk program yang jelas yang terkait dengan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada publik, terutama masyarakat yang terdampak oleh operasi perusahaan atau masyarakat yang terbebani secara ekonomi di suatu daerah," paparnya.
Ia menilai, anggaran CSR tidak bisa perusahaan diberikan begitu saja. Apalagi, hanya bermodalkan pesan singkat seperti yang disampaikan anggota dewan dan langsung diberikan.
Baca Juga: DPR Curhat Susah Dapat Sedekah Sarung Pertamina Gegara Erick Thohir
Sebelumnya, dalam rapat Komisi VII DPR RI bersama jajaran direksi PT Pertamina, Selasa (4/4/2023). Anggota DPR secara terang-terangan menyindir Pertamina yang sulit memberikan 'sedekah' kepada mereka.
Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian mengaku kini kesulitan mendapatkan sedekah sarung dari Pertamina lantaran harus mendapat persetujuan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Harus ke Pak Erick semua gitu, Menteri BUMN. Katanya, dikoordinasikan BUMN semua. Kalau periode kemarin, saya WA, eh tahu-tahu sudah dikirim ke Pekalongan dan Pemalang 2.000 sarung," ujar Ramson.
- Penulis :
- Aditya Andreas
