Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Heboh Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, PKS: Harus Ditindak Tegas!

Oleh Aditya Andreas
SHARE   :

Heboh Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, PKS: Harus Ditindak Tegas!
Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengecam keras perbuatan peneliti BRIN, AP Hasanudin yang menebar ancaman ingin membunuh warga Muhammadiyah melalui akun media sosial.

Menurut Mulyanto, perbuatan itu sangat tidak pantas dilakukan seorang peneliti lembaga riset pemerintah yang dibiayai oleh uang rakyat.

"Belakangan, pelakunya juga sudah membuat surat pernyataan yang mengakui perbuatannya dan tidak menyatakan penyesalannya apalagi merasa bersalah. Karena itu, perbuatannya harus ditindak tegas," kata Mulyanto.

Baca Juga: Viral, Peneliti BRIN Mau Bunuh Warga Muhammadiyah Satu-satu

Mulyanto meminta Kepala BRIN untuk segera mengambil sikap tegas atas kelakuan anak buahnya tersebut. Ia berpendapat, tindakan ini sangat jauh dari etika peneliti karena menebar ancaman pembunuhan kepada pihak tertentu.

Ia menegaskan, pernyataan peneliti BRIN ini mencerminkan sikap intoleran, radikal, kebencian, dan kekerasan. Untuk itu, perlu adanya teguran keras terhadap yang bersangkutan.

"Ini tidak bisa dibiarkan dan tidak cukup dengan meminta maaf. Saya sendiri sudah mengirim pesan singkat kepada Kepala BRIN," lanjutnya.

Sebelumnya, Peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin melontarkan pernyataan kontroversial terkait Muhammadiyah dan perbedaan hari raya Idul Fitri tahun ini.

Baca Juga: Idul Fitri Berpotensi Beda, MUI Serukan Semangat Saling Menghormati

"Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian!” kata dia lagi.

Sementara itu, peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin, juga menyampaikan pernyataan bernada negatif soal perbedaan Hari Raya Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah.

“Ya. Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat salat id. Pemerintah pun memberikan fasilitas,” katanya.
Penulis :
Aditya Andreas