Pantau - Komisi X DPR RI mendorong agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim lebih sering turun ke kampus.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan, hal ini agar Nadiem lebih memahami aspirasi dari kampus yang merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah.
"Jadi, ada masukan agar Mas Menteri (Nadiem) ini lebih sering turun ke bawah, mengunjungi kampus-kampus negeri maupun swasta ,” kata Fikri di Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Anggota Fraksi PKS ini menjelaskan, para stakeholder di pendidikan ini merasa banyak masalah di dunia pendidikan tinggi, karena tidak tersampaikan secara utuh.
Baca Juga: Komisi X Minta BRIN Tindak Tegas Oknum Penelitinya soal Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah
"Ini lantaran problem yang ada di lapangan tidak dapat tergambar dari data-data teknis yang disampaikan oleh pejabat di bawah," ungkapnya.
Masalah tersebut, di antaranya soal evaluasi pelaksanaan Pendidikan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di sebelas universitas.
Fikri mengatakan, beberapa pihak menilai, PTN-BH minim kontrol dari pemerintah, baik secara pengelolaan keuangan, maupun penerimaan mahasiswa.
"Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan, bahwa aset PTN-BH tetap milik negara. Artinya, tetap wajib diaudit dan ada pertanggungjawaban hukum dalam pelaporan keuangan," ujarnya.
Baca Juga: Momentum Hardiknas, P2G: Jadikan Momentum Perbaikan Kualitas Pendidikan Tanah Air
Sementara itu di kampus swasta, Fikri mengungkapkan, mereka mengeluh lantaran kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN-BH tidak terkontrol hingga puluhan ribu mahasiswa tiap tahunnya.
Menurutnya, hal ini yang berpotensi mematikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada. Selain itu, pihak PTS juga berharap ada dukungan pendanaan dari Pemerintah untuk meningkatkan kualitas PTS.
“Anggaran negara untuk PTN ini mencapai 96 persen, sedangkan PTS hanya menerima 4 persen. Padahal jumlah mahasiswa di PTS sangat besar, mencapai 72 persen, sedangkan di PTN hanya 28 persen,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan, hal ini agar Nadiem lebih memahami aspirasi dari kampus yang merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah.
"Jadi, ada masukan agar Mas Menteri (Nadiem) ini lebih sering turun ke bawah, mengunjungi kampus-kampus negeri maupun swasta ,” kata Fikri di Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Anggota Fraksi PKS ini menjelaskan, para stakeholder di pendidikan ini merasa banyak masalah di dunia pendidikan tinggi, karena tidak tersampaikan secara utuh.
Baca Juga: Komisi X Minta BRIN Tindak Tegas Oknum Penelitinya soal Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah
"Ini lantaran problem yang ada di lapangan tidak dapat tergambar dari data-data teknis yang disampaikan oleh pejabat di bawah," ungkapnya.
Masalah tersebut, di antaranya soal evaluasi pelaksanaan Pendidikan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di sebelas universitas.
Fikri mengatakan, beberapa pihak menilai, PTN-BH minim kontrol dari pemerintah, baik secara pengelolaan keuangan, maupun penerimaan mahasiswa.
"Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan, bahwa aset PTN-BH tetap milik negara. Artinya, tetap wajib diaudit dan ada pertanggungjawaban hukum dalam pelaporan keuangan," ujarnya.
Baca Juga: Momentum Hardiknas, P2G: Jadikan Momentum Perbaikan Kualitas Pendidikan Tanah Air
Sementara itu di kampus swasta, Fikri mengungkapkan, mereka mengeluh lantaran kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN-BH tidak terkontrol hingga puluhan ribu mahasiswa tiap tahunnya.
Menurutnya, hal ini yang berpotensi mematikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada. Selain itu, pihak PTS juga berharap ada dukungan pendanaan dari Pemerintah untuk meningkatkan kualitas PTS.
“Anggaran negara untuk PTN ini mencapai 96 persen, sedangkan PTS hanya menerima 4 persen. Padahal jumlah mahasiswa di PTS sangat besar, mencapai 72 persen, sedangkan di PTN hanya 28 persen,” ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
