Pantau - Komisi IV DPR RI menyoroti ketidaksinkronan data pertanian yang dimiliki Kementerian Pertanian (Kementan) dan lembaga terkait.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi hal tersebut. Pasalnya, untuk membuat kebijakan pertanian yang tepat, akurasi data menjadi kebutuhan utama pemerintah.
"Ini harus segera dievaluasi keseluruhan soal data pertanian. Kalau data ini tidak sinkron satu sama lain, maka akan sulit tercapai dalam rencana kerja pemerintah," kata Firman melalui pesan singkat, Jumat (19/5/2023).
Karena itu, ia menilai, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan terkait kekacauan data pertanian yang tidak sinkron antara lembaga satu dengan lembaga lainnya merupakan hal wajar.
"Apa yang dikeluhkan Pak Presiden soal data pertanian, karena membuat Pak Presiden pusing dengan ketidaksinkronan hasil data di kementerian/lembaga yang dilaporkan," ujarnya.
Menurut Firman, tidak akuratnya data tersebut menyulitkan Presiden Jokowi membangun pertanian yang merupakan sektor terpenting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
"Data yang dilaporkan itu tidak semuanya akurat dan hal ini menyebabkan perbedaan data sehingga rencana pembangunan pertanian akan dijalankan Pak Presiden akan sulit terlaksana," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pemerintah memiliki data yang akurat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.
Ia mengakui, data yang dimiliki pemerintah sering tidak akurat sehingga berdampak pada program yang tersendat.
“Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan akurat,” ujar Jokowi.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi hal tersebut. Pasalnya, untuk membuat kebijakan pertanian yang tepat, akurasi data menjadi kebutuhan utama pemerintah.
"Ini harus segera dievaluasi keseluruhan soal data pertanian. Kalau data ini tidak sinkron satu sama lain, maka akan sulit tercapai dalam rencana kerja pemerintah," kata Firman melalui pesan singkat, Jumat (19/5/2023).
Karena itu, ia menilai, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan terkait kekacauan data pertanian yang tidak sinkron antara lembaga satu dengan lembaga lainnya merupakan hal wajar.
"Apa yang dikeluhkan Pak Presiden soal data pertanian, karena membuat Pak Presiden pusing dengan ketidaksinkronan hasil data di kementerian/lembaga yang dilaporkan," ujarnya.
Menurut Firman, tidak akuratnya data tersebut menyulitkan Presiden Jokowi membangun pertanian yang merupakan sektor terpenting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
"Data yang dilaporkan itu tidak semuanya akurat dan hal ini menyebabkan perbedaan data sehingga rencana pembangunan pertanian akan dijalankan Pak Presiden akan sulit terlaksana," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pemerintah memiliki data yang akurat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.
Ia mengakui, data yang dimiliki pemerintah sering tidak akurat sehingga berdampak pada program yang tersendat.
“Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan akurat,” ujar Jokowi.
- Penulis :
- Aditya Andreas
