Pantau - Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Lasarus menegaskan bahwa Komisi V DPR mengapresiasi kinerja pemerintah bersama stakeholder terkait selama penyelenggaraan mudik lebaran 2023, karena tingkat kepuasan masyarakat meningkat.
"Keberhasilan ini perlu diapresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua personil pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan mudik lebaran 2023 dari pagi sampai malam hari bahkan tidak bisa merayakan lebaran karena jauh dari keluarga," kata Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepala Basarnas, Kepala Korlantas Polri, dan Kepala BMKG di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Dia menjelaskan berdasarkan survei evaluasi publik atas penanganan mudik lebaran 2023, kepuasan kelompok masyarakat umum terhadap penyelenggara angkutan lebaran adalah 78 persen. Menurut dia, angka tersebut meningkat 5 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 73 persen.
"Karena itu Komisi V DPR memberikan apresiasi kepada pemerintah dan stakeholder terkait yang terlibat langsung dalam mengamankan dan menjaga kenyamanan masyarakat yang melakukan mudik lebaran," ujarnya.
Lasarus mengatakan Komisi V DPR mencatat bahwa selama arus mudik-balik Lebaran 2023 terjadi lonjakan penumpang yang signifikan dalam angkutan umum yaitu sebanyak 17,33 juta. Angka itu menurut dia naik 15,28 persen dibandingkan tahun 2022.
Lonjakan penumpang itu menurut Lasarus karena meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.
"Namun masih terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 5.894 kasus dan 726 korban jiwa. Angka korban jiwa itu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022," katanya.
Lasarus mengatakan Komisi V DPR juga memiliki catatan yang perlu dilakukan perbaikan oleh pemerintah untuk menghadapi momen mudik Lebaran 2024. Pertama, perlu meningkatkan fungsi pengawasan, penegakan hukum dan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan termasuk ketersediaan perlengkapan jalan.
"Pemerintah perlu meningkatkan kampanye keselamatan di jalan raya bagi kalangan pengguna sesuai amanat Undang-Undang nomro 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," katanya.
Catatan kedua menurut dia, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang baku atau SOP untuk mengatasi kemacetan yang terus berulang tiap tahun. Ketiga, perlu sosialisasi yang masif bagi pemudik tentang cuaca buruh yang berpotensi tertundanya keberangkatan kapal agar menghindari penumpukan kendaraan di area pelabuhan.
"Catatan keempat, perlu kalkulasi akurat tentang jumlah kapal yang dibutuhkan agar disesuaikan dengan kepadatan tingkat arus balik dan mudik lebaran," katanya.
Kelima, perlu tingkatkan koordinasi dengan operator transportasi terkait penyelenggaraan angkutan lebaran termasuk mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket.
"Keberhasilan ini perlu diapresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua personil pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan mudik lebaran 2023 dari pagi sampai malam hari bahkan tidak bisa merayakan lebaran karena jauh dari keluarga," kata Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepala Basarnas, Kepala Korlantas Polri, dan Kepala BMKG di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Dia menjelaskan berdasarkan survei evaluasi publik atas penanganan mudik lebaran 2023, kepuasan kelompok masyarakat umum terhadap penyelenggara angkutan lebaran adalah 78 persen. Menurut dia, angka tersebut meningkat 5 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 73 persen.
"Karena itu Komisi V DPR memberikan apresiasi kepada pemerintah dan stakeholder terkait yang terlibat langsung dalam mengamankan dan menjaga kenyamanan masyarakat yang melakukan mudik lebaran," ujarnya.
Lasarus mengatakan Komisi V DPR mencatat bahwa selama arus mudik-balik Lebaran 2023 terjadi lonjakan penumpang yang signifikan dalam angkutan umum yaitu sebanyak 17,33 juta. Angka itu menurut dia naik 15,28 persen dibandingkan tahun 2022.
Lonjakan penumpang itu menurut Lasarus karena meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.
"Namun masih terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 5.894 kasus dan 726 korban jiwa. Angka korban jiwa itu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022," katanya.
Lasarus mengatakan Komisi V DPR juga memiliki catatan yang perlu dilakukan perbaikan oleh pemerintah untuk menghadapi momen mudik Lebaran 2024. Pertama, perlu meningkatkan fungsi pengawasan, penegakan hukum dan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan termasuk ketersediaan perlengkapan jalan.
"Pemerintah perlu meningkatkan kampanye keselamatan di jalan raya bagi kalangan pengguna sesuai amanat Undang-Undang nomro 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," katanya.
Catatan kedua menurut dia, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang baku atau SOP untuk mengatasi kemacetan yang terus berulang tiap tahun. Ketiga, perlu sosialisasi yang masif bagi pemudik tentang cuaca buruh yang berpotensi tertundanya keberangkatan kapal agar menghindari penumpukan kendaraan di area pelabuhan.
"Catatan keempat, perlu kalkulasi akurat tentang jumlah kapal yang dibutuhkan agar disesuaikan dengan kepadatan tingkat arus balik dan mudik lebaran," katanya.
Kelima, perlu tingkatkan koordinasi dengan operator transportasi terkait penyelenggaraan angkutan lebaran termasuk mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket.
- Penulis :
- Firdha Rizki Amalia
