Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena banyaknya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sulit mendapatkan pekerjaan.
Ia mendorong pemerintah dapat menjembatani fenomena ini dengan para pelaku industri, mengingat lulusan sekolah kejuruan sudah siap terjun ke dunia kerja.
“Pemerintah harus meninjau pembekalan lulusan yang diterapkan di sekolah-sekolah kejuruan. Sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja dan dilirik oleh perusahaan,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (25/5/2023).
Baca Juga: Terima Presiden Iran, Puan Ungkap Sejumlah Kerja Sama Bilateral Kedua Negara
Puan mengingatkan, merujuk Peraturan Presiden (Perpres) 68/2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, seharusnya beleid ini menjadi payung hukum kerja sama antara sekolah dengan para pelaku industri.
Perpres ini, lanjutnya, mengamanatkan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Dari yang selama ini berorientasi suplai menjadi berorientasi kebutuhan pasar kerja (demand oriented).
Ia kembali menegaskan, bahwa perbaikan mutu SDM berkualitas dan berdaya saing, merupakan program jangka panjang pemerintah yang disebut Indonesia Emas 2045.
Puan menyebut, sekolah memang bertanggung jawab menyiapkan para lulusan untuk mampu mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Namun, perlu ada kerja sama yang jelas dengan pelaku industri untuk membuka peluang kerja di lapangan.
Baca Juga: Harga Telur dan Daging Ayam Meroket, Puan Desak Pemerintah Turun Tangan
“Kami di DPR akan bergotong royong merealisasikan hal itu dengan pengawasan di lapangan,” tandasnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Jumlah itu mencapai 5,83 persen dari usia penduduk kerja pada akhir Februari 2023.
Pengangguran terbanyak dari tingkat pendidikan adalah lulusan SMK yang tercatat sebanyak 9,60 persen. Disusul lulusan SMA pada peringkat kedua dengan 7,69 persen.
Ia mendorong pemerintah dapat menjembatani fenomena ini dengan para pelaku industri, mengingat lulusan sekolah kejuruan sudah siap terjun ke dunia kerja.
“Pemerintah harus meninjau pembekalan lulusan yang diterapkan di sekolah-sekolah kejuruan. Sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja dan dilirik oleh perusahaan,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (25/5/2023).
Baca Juga: Terima Presiden Iran, Puan Ungkap Sejumlah Kerja Sama Bilateral Kedua Negara
Puan mengingatkan, merujuk Peraturan Presiden (Perpres) 68/2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, seharusnya beleid ini menjadi payung hukum kerja sama antara sekolah dengan para pelaku industri.
Perpres ini, lanjutnya, mengamanatkan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Dari yang selama ini berorientasi suplai menjadi berorientasi kebutuhan pasar kerja (demand oriented).
Ia kembali menegaskan, bahwa perbaikan mutu SDM berkualitas dan berdaya saing, merupakan program jangka panjang pemerintah yang disebut Indonesia Emas 2045.
Puan menyebut, sekolah memang bertanggung jawab menyiapkan para lulusan untuk mampu mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Namun, perlu ada kerja sama yang jelas dengan pelaku industri untuk membuka peluang kerja di lapangan.
Baca Juga: Harga Telur dan Daging Ayam Meroket, Puan Desak Pemerintah Turun Tangan
“Kami di DPR akan bergotong royong merealisasikan hal itu dengan pengawasan di lapangan,” tandasnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Jumlah itu mencapai 5,83 persen dari usia penduduk kerja pada akhir Februari 2023.
Pengangguran terbanyak dari tingkat pendidikan adalah lulusan SMK yang tercatat sebanyak 9,60 persen. Disusul lulusan SMA pada peringkat kedua dengan 7,69 persen.
- Penulis :
- Aditya Andreas
