Pantau - Komisi IV DPR RI mencurigai penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) ditunggangi oleh kepentingan politik.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengaku mendapatkan informasi penyaluran bansos ini banyak disalahgunakan dan ditunggangi oleh kepentingan politik.
"Di beberapa tempat, ini dijadikan komoditi untuk kepentingan politik. Ini harus jelas," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapanas dan Bulog, Senin (5/6/2023).
Baca Juga: Harga Telur Ayam Naik, Komisi IV DPR: Perhatikan Faktor Produksi dan Distribusi!
Untuk itu, Sudin meminta Bapanas dan Perum Bulog menjelaskan secara rinci terkait persoalan dari penyaluran bansos pangan tersebut.
"Terus pembagian telur juga harus jelas mekanismenya gimana bisa bekerja sama dengan BKKBN karena BKKBN pun membagikan telur juga untuk pencegahan stunting," lanjutnya.
Menjawab hal tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, distribusi bansos pangan untuk beras dilakukan menggunakan data Kementerian Sosial (Kemensos) dan telur berdasarkan data dari BKKBN.
Sementara untuk penyalurannya, lanjutnya, disalurkan oleh Perum Bulog sesuai dengan alamat masing-masing penerima yang sudah ada di Kemensos.
Baca Juga: Wacana Impor Beras, Komisi IV DPR: Benahi Dulu Data Kebutuhan Nasional!
"Jadi Bulog ditugaskan by name by address, sudah ada sesuai dengan BKKBN untuk telur dan beras data Kemensos," kata Arief.
Namun, Sudin kembali mempertanyakan alur pengambilan bansos, apakah diambil langsung ke titik yang ditentukan oleh Bulog atau diantar langsung ke rumah masing-masing penerima.
"Kombinasi (dari keduanya) dan sesuai dengan alamat. NIK tetap jadi dasar, PT Pos sebagai penyalur (ditugaskan Bulog) melihat pergerakan stok mulai dari Bulog, titik distribusi sampai penerima," jelas Arief.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengaku mendapatkan informasi penyaluran bansos ini banyak disalahgunakan dan ditunggangi oleh kepentingan politik.
"Di beberapa tempat, ini dijadikan komoditi untuk kepentingan politik. Ini harus jelas," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapanas dan Bulog, Senin (5/6/2023).
Baca Juga: Harga Telur Ayam Naik, Komisi IV DPR: Perhatikan Faktor Produksi dan Distribusi!
Untuk itu, Sudin meminta Bapanas dan Perum Bulog menjelaskan secara rinci terkait persoalan dari penyaluran bansos pangan tersebut.
"Terus pembagian telur juga harus jelas mekanismenya gimana bisa bekerja sama dengan BKKBN karena BKKBN pun membagikan telur juga untuk pencegahan stunting," lanjutnya.
Menjawab hal tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, distribusi bansos pangan untuk beras dilakukan menggunakan data Kementerian Sosial (Kemensos) dan telur berdasarkan data dari BKKBN.
Sementara untuk penyalurannya, lanjutnya, disalurkan oleh Perum Bulog sesuai dengan alamat masing-masing penerima yang sudah ada di Kemensos.
Baca Juga: Wacana Impor Beras, Komisi IV DPR: Benahi Dulu Data Kebutuhan Nasional!
"Jadi Bulog ditugaskan by name by address, sudah ada sesuai dengan BKKBN untuk telur dan beras data Kemensos," kata Arief.
Namun, Sudin kembali mempertanyakan alur pengambilan bansos, apakah diambil langsung ke titik yang ditentukan oleh Bulog atau diantar langsung ke rumah masing-masing penerima.
"Kombinasi (dari keduanya) dan sesuai dengan alamat. NIK tetap jadi dasar, PT Pos sebagai penyalur (ditugaskan Bulog) melihat pergerakan stok mulai dari Bulog, titik distribusi sampai penerima," jelas Arief.
- Penulis :
- Aditya Andreas
