Pantau – Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan hasil evaluasi skema Buy The Service (BST), setelah hampir tiga tahun beroperasi, terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan di 10 kota. Hasilnya ada potensi okupnasi dan Perbaikan kualitas Layanan BTS.
“Pertama, jumlah penumpang Program Teman Bus di 10 kota dengan skema buy the service (BTS) mengalami tren peningkatan. Adanya modal shifting dari pengguna kendaraan pribadi (roda 2 atau 4) untuk berpindah menggunakan BTS, ada potensi peningkatan okupansi dan perbaikan kualitas layanan BTS. Sebanyak 62 persen penumpangnya beralih dari sepeda motor ke Bus BTS,” kata Djoko pada keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Djoko mengatakan kedua, kehadiran insfrastruktur utama dan pendukung. Infrastruktur pendukung BTS di daerah masih belum memadai, seperti akses trotoar dan halte.
“Desain halte belum memberikan kemudahan untuk akses dan rambu bus stop atau penanda pemberhentian bus tidak terlihat atau terpasang,” ujarnya.
Menurut Djoko, ketiga, layanan BTS. Rute yang dipilih masih belum sesuai demand. Masih ada trayek BTS Teman Bus berhimpitan dengan trayek angkutan umum eksisting dan konflik dengan operator eksisting di beberapa kota/provinsi yang dilayani BTS masih terjadi.
“Pada kondisi jam puncak ( peak hour) sebagian besar rencana headway dan on time performance tidak terpenuhi akibat kemacetan lalu lintas, parkir di badan jalan),” ucapnya.
Dikatakan Djoko, dukungan pemerintah daerah. Pelaksanaan upaya push and pull dalam mendukung layanan Teman Bus belum optimal.
“Kebijakan push and pull di tingkat daerah masih harus ditingkatkan, karena masih sebatas sosialisasi penggunaan angkutan umum,” jelasnya.
Djoko menjelaskan kelembagaan operator dan pengelola transportasi publik. Beberapa kota atau provinsi belum memiliki lembaga pengelola angkutan umum.
“Di beberapa daerah, operator eksisting sebagian besar masih berupa individu (pemilik dan pengemudi), sehingga sulit untuk membentuk konsorsium operator dan diajak bergabung dalam system,” paparnya.
Selain itu, kata Djoko, transfer pengelolaan dan pengoperasian BTS dari pemerintah pusat ke pemda. Pemberian subsidi pembelian layanan/BTS ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi pengguna layanan.
“Belum ada kejelasan terkait keberlanjutan program, jangka waktu pendanaan oleh pemerintah daerah di masa depan. Belum ada komitmen anggaran dari Pemerintah Daerah dan DPRD (Provinsi, Kota, Kabupaten),” pungkasnya.
Dari 10 pemda yang diminta melakukan ambil alih ( takeover) kelola BTS belum semua kepala daerah merespon. Trans Metro Deli akan diambil alih kelola Pemkot. Medan tahun 2025, 2 koridor feeder Trans Musi Jaya tahun 2023 oleh Pemkot.
Palembang, 5 koridor Trans Metro Pasundan tahun 2028 oleh Pemprov. Jabar, 3 koridor Trans Banyumas tahun 2026 oleh Pemkab. Banyumas, 3 koridor feeder Batik Solo Trans senilai Rp 16 miliar per tahun oleh Pemkot. Solo, 4 koridor Trans Banjarbakula tahun 2025 oleh Pemprov. Kalimantan Selatan.
“Pertama, jumlah penumpang Program Teman Bus di 10 kota dengan skema buy the service (BTS) mengalami tren peningkatan. Adanya modal shifting dari pengguna kendaraan pribadi (roda 2 atau 4) untuk berpindah menggunakan BTS, ada potensi peningkatan okupansi dan perbaikan kualitas layanan BTS. Sebanyak 62 persen penumpangnya beralih dari sepeda motor ke Bus BTS,” kata Djoko pada keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Djoko mengatakan kedua, kehadiran insfrastruktur utama dan pendukung. Infrastruktur pendukung BTS di daerah masih belum memadai, seperti akses trotoar dan halte.
“Desain halte belum memberikan kemudahan untuk akses dan rambu bus stop atau penanda pemberhentian bus tidak terlihat atau terpasang,” ujarnya.
Menurut Djoko, ketiga, layanan BTS. Rute yang dipilih masih belum sesuai demand. Masih ada trayek BTS Teman Bus berhimpitan dengan trayek angkutan umum eksisting dan konflik dengan operator eksisting di beberapa kota/provinsi yang dilayani BTS masih terjadi.
“Pada kondisi jam puncak ( peak hour) sebagian besar rencana headway dan on time performance tidak terpenuhi akibat kemacetan lalu lintas, parkir di badan jalan),” ucapnya.
Dikatakan Djoko, dukungan pemerintah daerah. Pelaksanaan upaya push and pull dalam mendukung layanan Teman Bus belum optimal.
“Kebijakan push and pull di tingkat daerah masih harus ditingkatkan, karena masih sebatas sosialisasi penggunaan angkutan umum,” jelasnya.
Djoko menjelaskan kelembagaan operator dan pengelola transportasi publik. Beberapa kota atau provinsi belum memiliki lembaga pengelola angkutan umum.
“Di beberapa daerah, operator eksisting sebagian besar masih berupa individu (pemilik dan pengemudi), sehingga sulit untuk membentuk konsorsium operator dan diajak bergabung dalam system,” paparnya.
Selain itu, kata Djoko, transfer pengelolaan dan pengoperasian BTS dari pemerintah pusat ke pemda. Pemberian subsidi pembelian layanan/BTS ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi pengguna layanan.
“Belum ada kejelasan terkait keberlanjutan program, jangka waktu pendanaan oleh pemerintah daerah di masa depan. Belum ada komitmen anggaran dari Pemerintah Daerah dan DPRD (Provinsi, Kota, Kabupaten),” pungkasnya.
Dari 10 pemda yang diminta melakukan ambil alih ( takeover) kelola BTS belum semua kepala daerah merespon. Trans Metro Deli akan diambil alih kelola Pemkot. Medan tahun 2025, 2 koridor feeder Trans Musi Jaya tahun 2023 oleh Pemkot.
Palembang, 5 koridor Trans Metro Pasundan tahun 2028 oleh Pemprov. Jabar, 3 koridor Trans Banyumas tahun 2026 oleh Pemkab. Banyumas, 3 koridor feeder Batik Solo Trans senilai Rp 16 miliar per tahun oleh Pemkot. Solo, 4 koridor Trans Banjarbakula tahun 2025 oleh Pemprov. Kalimantan Selatan.
#Pengamat Transportasi#Djoko Setijowarno#Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata#Skema BTS#Kualitas Layanan BTS
- Penulis :
- Yohanes Abimanyu
