Pantau - Rencana renovasi Gedung DPD RI yang mencapai miliaran rupiah mendapatkan kritik tajam dari Komisi III DPR RI.
Sekjen DPD RI, Rahman Hadi mengungkapkan, anggaran perbaikan ruang anggota hingga miliaran rupiah itu sudah dibahas tahun lalu dan disetujui.
"Gedung DPR itu adalah gedung MPR dibangun tahun 2002 dan dioperasionalkan di 2004, sampai hari ini ruang kerja bapak/ibu anggota itu belum pernah tersentuh renovasi apa pun," ucap Rahmad, Kamis (8/6/2023).
Menurutnya, usulan renovasi sudah diusulkan sejak tahun 2019 bersamaan dengan renovasi ruang kerja anggota DPR RI. Tapi 2020 dan 2021 ada pandemi sehingga ada pemotongan anggaran.
"2022 kami usulkan kembali dan baru akan dilaksanakan di tahun 2023," tuturnya.
Rahman menjelaskan, renovasi untuk 34 sekretariat provinsi dan 136 ruang kerja anggota senilai Rp4 miliar. Artinya, kurang lebih satu ruangan itu sekitar Rp50 juta.
"Dan ini dilakukan melalui sebuah analisis daripada PU tentang ketentuan besaran harganya. PUPR melalui Dirjen Cipta Karya dan Bappenas, serta Dirjen Anggaran melihat langsung ruang kerja anggota," bebernya.
Terkait renovasi toilet senilai Rp4 miliar, dilakukan di Gedung A dan B yang masing-masing 4 lantai. Renovasi itu juga berdasarkan analisa PU yang disetujui Bappenas.
"Saat ini sedang dilaksanakan persiapan untuk lelang. Jadi semuanya belum dilakukan, tapi bukan untuk tahun anggaran yang akan datang, itu adalah tahun anggaran 2023," pungkasnya.
Sekjen DPD RI, Rahman Hadi mengungkapkan, anggaran perbaikan ruang anggota hingga miliaran rupiah itu sudah dibahas tahun lalu dan disetujui.
"Gedung DPR itu adalah gedung MPR dibangun tahun 2002 dan dioperasionalkan di 2004, sampai hari ini ruang kerja bapak/ibu anggota itu belum pernah tersentuh renovasi apa pun," ucap Rahmad, Kamis (8/6/2023).
Menurutnya, usulan renovasi sudah diusulkan sejak tahun 2019 bersamaan dengan renovasi ruang kerja anggota DPR RI. Tapi 2020 dan 2021 ada pandemi sehingga ada pemotongan anggaran.
"2022 kami usulkan kembali dan baru akan dilaksanakan di tahun 2023," tuturnya.
Rahman menjelaskan, renovasi untuk 34 sekretariat provinsi dan 136 ruang kerja anggota senilai Rp4 miliar. Artinya, kurang lebih satu ruangan itu sekitar Rp50 juta.
"Dan ini dilakukan melalui sebuah analisis daripada PU tentang ketentuan besaran harganya. PUPR melalui Dirjen Cipta Karya dan Bappenas, serta Dirjen Anggaran melihat langsung ruang kerja anggota," bebernya.
Terkait renovasi toilet senilai Rp4 miliar, dilakukan di Gedung A dan B yang masing-masing 4 lantai. Renovasi itu juga berdasarkan analisa PU yang disetujui Bappenas.
"Saat ini sedang dilaksanakan persiapan untuk lelang. Jadi semuanya belum dilakukan, tapi bukan untuk tahun anggaran yang akan datang, itu adalah tahun anggaran 2023," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
