Pantau - Masalah data di sejumlah kementerian/lembaga negara menjadi kasus yang terus terulang dan tidak pernah selesai hingga saat ini.
Terakhir, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp410 miliar untuk pendataan UMKM.
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengakui, masalah pendataan di Indonesia masih sangat lemah. Baik dari segi akurasi, validitas, dan objektivitas.
"Kalau menurut saya, memang ada permasalahan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data itu sendiri," ujar Trubus kepada Pantau.com, Rabu (14/6/2023).
Trubus menjelaskan, masalah data ini saling berbenturan antara satu dengan lainnya. Hal ini yang menyebabkan pengambilan kebijakan menjadi tidak tepat.
Ia mencontohkan, dalam pendataan pangan, hingga kini tidak pernah ada data valid mengenai berapa sesungguhnya kebutuhan nasional.
"Apalagi soal pangan, itu kan ada Kementan, Kemendag, Bulog, sekarang ada lagi Badan Pangan Nasional (Bapanas). Tapi nggak ada itu semua yang cocok dengan angka kebutuhan nasional," tegasnya.
Trubus menyebut, saling tumpang tindah data ini memang disebabkan ego sektoral yang tinggi dari masing-masing kementerian/lembaga.
Selain itu, ia menyinggung perihal program pemerintahan yang tidak saling berkesinambungan. Kebijakan itu kerap berganti antara rezim satu dengan lainnya.
"Karena kalau kita ganti rezim, ganti kebijakan lagi. Akhirnya data yang ada itu sudah dianggap kedaluwarsa atau tidak akurat oleh pengambil kebijakan selanjutnya," tandasnya.
Terakhir, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp410 miliar untuk pendataan UMKM.
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengakui, masalah pendataan di Indonesia masih sangat lemah. Baik dari segi akurasi, validitas, dan objektivitas.
"Kalau menurut saya, memang ada permasalahan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data itu sendiri," ujar Trubus kepada Pantau.com, Rabu (14/6/2023).
Trubus menjelaskan, masalah data ini saling berbenturan antara satu dengan lainnya. Hal ini yang menyebabkan pengambilan kebijakan menjadi tidak tepat.
Ia mencontohkan, dalam pendataan pangan, hingga kini tidak pernah ada data valid mengenai berapa sesungguhnya kebutuhan nasional.
"Apalagi soal pangan, itu kan ada Kementan, Kemendag, Bulog, sekarang ada lagi Badan Pangan Nasional (Bapanas). Tapi nggak ada itu semua yang cocok dengan angka kebutuhan nasional," tegasnya.
Trubus menyebut, saling tumpang tindah data ini memang disebabkan ego sektoral yang tinggi dari masing-masing kementerian/lembaga.
Selain itu, ia menyinggung perihal program pemerintahan yang tidak saling berkesinambungan. Kebijakan itu kerap berganti antara rezim satu dengan lainnya.
"Karena kalau kita ganti rezim, ganti kebijakan lagi. Akhirnya data yang ada itu sudah dianggap kedaluwarsa atau tidak akurat oleh pengambil kebijakan selanjutnya," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
