
Pantau - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjawab perihal kabar utang negara senilai Rp1,7 triliun terhadap para guru inpassing di madrasah.
"Aku belum dengar yang mengenai itu,” ujar Sri Mulyani singkat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023).
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta Kementerian Agama (Kemenag) menyelesaikan masalah tersebut. Pasalnya, hal ini berada di bawah naungannya.
"Nah, anggaran K/L nya itu Rp70 triliun di Kementerian Agama (Kemenag), ya disisir dong. Jangan setiap soal, setiap ada masalah langsung minta anggaran,” tegas Said.
Ia menekankan, penting untuk memahami secara detail bagaimana alokasi anggaran Rp70 triliun tersebut digunakan.
Said juga menyoroti adanya kemungkinan anggaran tersebut terfokus pada hal-hal seperti fisik dan renovasi, namun mengabaikan nasib guru-guru yang membutuhkan Rp1,7 triliun.
"Karena dari Rp70 triliun itu diambil saja Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan masalah pokok prinsip fundamental bagi kehidupan guru kita," lanjutnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menyuarakan tentang adanya utang negara kepada para guru inpassing madrasah sebesar Rp1,7 triliun.
"Mereka yang sudah ngajar puluhan tahun, hanya Rp200.000, Rp300.000 mereka berkorban gitu kan. Masa itu saja tidak dibayar sih, hati nuraninya di mana gitu,” kecamnya.
"Aku belum dengar yang mengenai itu,” ujar Sri Mulyani singkat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023).
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta Kementerian Agama (Kemenag) menyelesaikan masalah tersebut. Pasalnya, hal ini berada di bawah naungannya.
"Nah, anggaran K/L nya itu Rp70 triliun di Kementerian Agama (Kemenag), ya disisir dong. Jangan setiap soal, setiap ada masalah langsung minta anggaran,” tegas Said.
Ia menekankan, penting untuk memahami secara detail bagaimana alokasi anggaran Rp70 triliun tersebut digunakan.
Said juga menyoroti adanya kemungkinan anggaran tersebut terfokus pada hal-hal seperti fisik dan renovasi, namun mengabaikan nasib guru-guru yang membutuhkan Rp1,7 triliun.
"Karena dari Rp70 triliun itu diambil saja Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan masalah pokok prinsip fundamental bagi kehidupan guru kita," lanjutnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menyuarakan tentang adanya utang negara kepada para guru inpassing madrasah sebesar Rp1,7 triliun.
"Mereka yang sudah ngajar puluhan tahun, hanya Rp200.000, Rp300.000 mereka berkorban gitu kan. Masa itu saja tidak dibayar sih, hati nuraninya di mana gitu,” kecamnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas