Pantau - Kontroversi mengenai Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat turut mengundang komentar dari senator DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris.
Ia meminta pihak-pihak terkait segera menyelesaikan polemik tentang Ponpes Al-Zaytun agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih meluas.
Fahira juga memberikan apresiasi atas langkah Pemprov Jabar, yang sudah membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan polemik ini.
"Pembentukan tim investigasi yang digagas Pemprov Jabar ini adalah sebuah itikad baik. Namun, jika Ponpes Al-Zaytun tidak kooperatif, artinya menghalangi-halangi negara untuk menjalankan tugasnya menjaga kondusivitas dan melindungi masyarakat,” ujar Fahira kepada wartawan, Rabu (21/6).
Menurutnya, jika nanti ditemukan berbagai pelanggaran, baik itu masalah syariat atau administrasi, maka negara harus tegas mengambil tindakan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.
Ia turut mendorong pemerintah pusat untuk hadir dalam persoalan Ponpes Al-Zaytun ini. Pasalnya, dalam otonomi daerah urusan keagamaan, penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan keagamaan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dalam konteks Ponpes Al-Zaytun ini, maka menjadi kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag), bukan pemerintah daerah setempat.
“Kontroversi Ponpes Al-Zaytun ini harus menjadi fokus kita semua untuk segera diselesaikan dengan tuntas. Karena jika dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan keresahan yang lebih luas lagi,” pungkasnya.
Ia meminta pihak-pihak terkait segera menyelesaikan polemik tentang Ponpes Al-Zaytun agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih meluas.
Fahira juga memberikan apresiasi atas langkah Pemprov Jabar, yang sudah membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan polemik ini.
"Pembentukan tim investigasi yang digagas Pemprov Jabar ini adalah sebuah itikad baik. Namun, jika Ponpes Al-Zaytun tidak kooperatif, artinya menghalangi-halangi negara untuk menjalankan tugasnya menjaga kondusivitas dan melindungi masyarakat,” ujar Fahira kepada wartawan, Rabu (21/6).
Menurutnya, jika nanti ditemukan berbagai pelanggaran, baik itu masalah syariat atau administrasi, maka negara harus tegas mengambil tindakan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.
Ia turut mendorong pemerintah pusat untuk hadir dalam persoalan Ponpes Al-Zaytun ini. Pasalnya, dalam otonomi daerah urusan keagamaan, penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan keagamaan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dalam konteks Ponpes Al-Zaytun ini, maka menjadi kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag), bukan pemerintah daerah setempat.
“Kontroversi Ponpes Al-Zaytun ini harus menjadi fokus kita semua untuk segera diselesaikan dengan tuntas. Karena jika dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan keresahan yang lebih luas lagi,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
