Pantau - Ketua Badan Pengawas Pemilu Repubik Indonesia (Bawaslu RI) Rahmat Bagja menanggapi perihal Presiden Cawe-cawe, dirinya tidak mempermasalahkan karena Jokowi anggota Partai Politik (Parpol) juga.
"Bawaslu pada titik ini tidak (masalah), karena beliau juga kepala negara, juga anggota parpol, Pak Jokowi-nya anggota parpol. Boleh-boleh saja (cawe-cawe), tinggal tempatnya di mana dan bagaimana saja," ucap di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).
Tetapi, Bagja menilai Jokowi harus memisahkan antara status sebagai presiden atau anggota parpol. Namun, Bagja mengakui hal itu sulit untuk dipisahkan.
"Kita harus pisahkan ya antara beliau sebagai presiden, beliau sebagai kepala negara, dan beliau sebagai anggota parpol juga ya. Ini yang agak sulit dipisahkan dari presiden," katanya.
Menurutnya, Jokowi juga boleh hadir di acara-acara partai. Dia menyebut hal yang wajar jika Jokowi memiliki preferensi pribadi dalam melihat siapa yang dapat melanjutkan pemerintahannya.
"Yang bisa dipisahkan misalnya dia ke acara partai, boleh-boleh saja kan, nggak ada masalah. Misalnya semua partai mengundang dia hadir, ada yang tidak hadir juga, silahkan, preferensi saja," tuturnya.
"Dan kemudian kalau Jokowi cawe-cawe, saya kira semua itu akan kalau punya preferensi terhadap siapa yang akan melanjutkan program kerjanya kan visi beliau meneruskan oleh yang seterusnya," imbuhnya.
Namun di sisi etika, Bagja mengatakan penilaiannya oleh masyarakat. "Ya yang menilai etik sih masyarakat," terangnya.
"Bawaslu pada titik ini tidak (masalah), karena beliau juga kepala negara, juga anggota parpol, Pak Jokowi-nya anggota parpol. Boleh-boleh saja (cawe-cawe), tinggal tempatnya di mana dan bagaimana saja," ucap di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).
Tetapi, Bagja menilai Jokowi harus memisahkan antara status sebagai presiden atau anggota parpol. Namun, Bagja mengakui hal itu sulit untuk dipisahkan.
"Kita harus pisahkan ya antara beliau sebagai presiden, beliau sebagai kepala negara, dan beliau sebagai anggota parpol juga ya. Ini yang agak sulit dipisahkan dari presiden," katanya.
Menurutnya, Jokowi juga boleh hadir di acara-acara partai. Dia menyebut hal yang wajar jika Jokowi memiliki preferensi pribadi dalam melihat siapa yang dapat melanjutkan pemerintahannya.
"Yang bisa dipisahkan misalnya dia ke acara partai, boleh-boleh saja kan, nggak ada masalah. Misalnya semua partai mengundang dia hadir, ada yang tidak hadir juga, silahkan, preferensi saja," tuturnya.
"Dan kemudian kalau Jokowi cawe-cawe, saya kira semua itu akan kalau punya preferensi terhadap siapa yang akan melanjutkan program kerjanya kan visi beliau meneruskan oleh yang seterusnya," imbuhnya.
Namun di sisi etika, Bagja mengatakan penilaiannya oleh masyarakat. "Ya yang menilai etik sih masyarakat," terangnya.
- Penulis :
- Sofian Faiq
