Pantau - Di awal masa kemerdekaan Indonesia, masih terjadi sejumlah pergolakan karena belum stabilnya dunia politik tanah air kala itu.
Selain mendapatkan ancaman dari Belanda melalui NICA yang ingin menguasai kembali Indonesia, ancaman juga datang dari internal bangsa sendiri. Seperti yang terjadi pada 3 Juli 1946.
Kelompok oposisi yang bernama Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka, melakukan gerakan kudeta terhadap Perdana Menteri Sutan Syahrir yang dianggap 'lembek' terhadap penjajah karena mengedepankan diplomasi.
Sementara, Tan Malaka dan kawan-kawan ingin agar Indonesia dapat merdeka sepenuhnya melalui perjuangan dan angkat senjata melawan Belanda.
Sebelumnya, pada 26 Juni 1946, barisan Persatuan Perjuangan berhasil menculik Sutan Syahrir. Kemudian, pada 3 Juli 1946, mereka memberikan maklumat kepada Presiden Soekarno.
Isi maklumat tersebut, di antaranya menuntut pemberhentian Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri, menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik, dan mengangkat Tan Malaka sebagai Ketua Dewan Pimpinan Politik.
Soekarno yang mendapatkan maklumat tersebut menjadi berang dan memerintahkan penangkapan atas semua dalang peristiwa penculikan Syahrir.
Ia menilai, pemberian maklumat itu merupakan upaya kudeta terhadap pemerintahan, sehingga semua tokoh yang terlibat harus dijebloskan ke penjara.
Alhasil, sekitar 14 orang yang diduga terlibat dalam upaya kudeta diajukan ke Mahkamah Tentara Agung. Setelah itu, beberapa tokoh yang tertangkap dibebaskan, sebagian lainnya dipenjara dua sampai tiga tahun.
Pada 17 Agustus 1948, seluruh tahanan Peristiwa 3 Juli 1946 telah dibebaskan melalui pemberian grasi dari Presiden Soekarno.
Selain mendapatkan ancaman dari Belanda melalui NICA yang ingin menguasai kembali Indonesia, ancaman juga datang dari internal bangsa sendiri. Seperti yang terjadi pada 3 Juli 1946.
Kelompok oposisi yang bernama Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka, melakukan gerakan kudeta terhadap Perdana Menteri Sutan Syahrir yang dianggap 'lembek' terhadap penjajah karena mengedepankan diplomasi.
Sementara, Tan Malaka dan kawan-kawan ingin agar Indonesia dapat merdeka sepenuhnya melalui perjuangan dan angkat senjata melawan Belanda.
Sebelumnya, pada 26 Juni 1946, barisan Persatuan Perjuangan berhasil menculik Sutan Syahrir. Kemudian, pada 3 Juli 1946, mereka memberikan maklumat kepada Presiden Soekarno.
Isi maklumat tersebut, di antaranya menuntut pemberhentian Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri, menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik, dan mengangkat Tan Malaka sebagai Ketua Dewan Pimpinan Politik.
Soekarno yang mendapatkan maklumat tersebut menjadi berang dan memerintahkan penangkapan atas semua dalang peristiwa penculikan Syahrir.
Ia menilai, pemberian maklumat itu merupakan upaya kudeta terhadap pemerintahan, sehingga semua tokoh yang terlibat harus dijebloskan ke penjara.
Alhasil, sekitar 14 orang yang diduga terlibat dalam upaya kudeta diajukan ke Mahkamah Tentara Agung. Setelah itu, beberapa tokoh yang tertangkap dibebaskan, sebagian lainnya dipenjara dua sampai tiga tahun.
Pada 17 Agustus 1948, seluruh tahanan Peristiwa 3 Juli 1946 telah dibebaskan melalui pemberian grasi dari Presiden Soekarno.
- Penulis :
- Aditya Andreas
