Pantau - Kabar baik untuk para Sultan, Polri mengusulkan akan menghapus pajak progresif. Punya mobil berapa pun kini bebas.
Sudah menjadir rahasia umum, sejumlah pemilik kendaraan yang menggunakan identitas orang lain saat membeli kendaraan kedua. Hal ini dilakukan untuk menghindari pajak progresif kendaraan.
Kerap kali ditemukan pemilik mobil mewah, saat ditelusuri beralamat di gang sempit.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mencontohkan pihaknya menemukan pemilik Alphard justru tinggal di gubuk.
Untuk itu, Polri mengusulkan agar pajak progresif bisa dihapuskan. Dengan begitu diharapkan identifikasi kendaraan bisa dengan mudah dilakukan pihak kepolisian.
"Kami juga lewat Samsat Nasional, untuk yang punya mobil 3, 4 biar saja enggak usah diprogresif, karena faktanya kemarin terjadi ketika kami berbicara dengan Bu Nicke (Dirut) Pertamina untuk menghitung subsidi ada orang yang secara, di catatan harus mendapat subsidi tapi dia punya mobil Alphard, rumahnya gubuk, ternyata ini titipan. Cuma pinjam STNK menghindari pajak progresif," kata Firman dalam RDP dengan Komisi III DPR, Rabu (6/7/2023) kemarin.
Menurut Firman, pengenaan pajak progresif justru membuat orang mengakali untuk memiliki kendaraan tanpa membayar lebih. Selain menggunakan identitas orang lain, ada juga yang menghindari pajak progresif dengan membeli kendaraan atas nama perusahaan.
"Ini ketidaktertiban ini harus kami jawab dengan identifikasi tadi," kata Firman.
Sudah menjadir rahasia umum, sejumlah pemilik kendaraan yang menggunakan identitas orang lain saat membeli kendaraan kedua. Hal ini dilakukan untuk menghindari pajak progresif kendaraan.
Kerap kali ditemukan pemilik mobil mewah, saat ditelusuri beralamat di gang sempit.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mencontohkan pihaknya menemukan pemilik Alphard justru tinggal di gubuk.
Untuk itu, Polri mengusulkan agar pajak progresif bisa dihapuskan. Dengan begitu diharapkan identifikasi kendaraan bisa dengan mudah dilakukan pihak kepolisian.
"Kami juga lewat Samsat Nasional, untuk yang punya mobil 3, 4 biar saja enggak usah diprogresif, karena faktanya kemarin terjadi ketika kami berbicara dengan Bu Nicke (Dirut) Pertamina untuk menghitung subsidi ada orang yang secara, di catatan harus mendapat subsidi tapi dia punya mobil Alphard, rumahnya gubuk, ternyata ini titipan. Cuma pinjam STNK menghindari pajak progresif," kata Firman dalam RDP dengan Komisi III DPR, Rabu (6/7/2023) kemarin.
Menurut Firman, pengenaan pajak progresif justru membuat orang mengakali untuk memiliki kendaraan tanpa membayar lebih. Selain menggunakan identitas orang lain, ada juga yang menghindari pajak progresif dengan membeli kendaraan atas nama perusahaan.
"Ini ketidaktertiban ini harus kami jawab dengan identifikasi tadi," kata Firman.
- Penulis :
- Fadly Zikry
