Pantau - Eks Wamenkumham, Denny Indrayana turut mengecam tindakan DPR RI yang mengesahkan sejumlah RUU kontroversial.
Menurutnya, DPR semestinya mendahulukan RUU Perampasan Aset ketimbang RUU Kesehatan yang justru mendapatkan tentangan dari sejumlah pihak.
"Ojo kawe, aslinya Pak Jokowi koruptif! Ini alasan DPR belum kunjung bahas RUU Perampasan Aset makin jelas kebijakan rezim Jokowi dan koalisinya yang koruptif," ujar Denny dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).
Ia mengecam sikap Presiden Jokowi yang tidak mau bertanggungjawab dan mengatakan soal RUU Perampasan Aset adalah urusan DPR.
"Setali tiga uang, Ketua DPR Puan Maharani ngeles bahwa RUU tersebut tidak bisa dibahas. Alasannya, maksimal dua RUU yang diselesaikan dalam satu tahun," ucapnya.
Denny mengatakan, apa yang menjadi alasan Puan Maharani merupakan hal yang keliru. Dalam ketatanegaraan, lanjutnya, tidak ada pembatasan maksimal.
"Jawaban Jokowi yang lempar batu ke DPR, dan jawaban Puan Maharani, yang sembunyi tangan ngeles membahas RUU Perampasan Aset adalah sikap asli mereka," tegasnya.
Denny meminta kepada publik untuk lebih cerdas dalam mencerna informasi dan berani bersikap kritis menyikapi pencitraan dari pemerintah.
"Rakyat Indonesia jangan lagi mau dibodohi. Bersikaplah berani dan kritis menghadapi pencitraan yang palsu. Jangan lagi mau tertipu," tutupnya.
Menurutnya, DPR semestinya mendahulukan RUU Perampasan Aset ketimbang RUU Kesehatan yang justru mendapatkan tentangan dari sejumlah pihak.
"Ojo kawe, aslinya Pak Jokowi koruptif! Ini alasan DPR belum kunjung bahas RUU Perampasan Aset makin jelas kebijakan rezim Jokowi dan koalisinya yang koruptif," ujar Denny dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).
Ia mengecam sikap Presiden Jokowi yang tidak mau bertanggungjawab dan mengatakan soal RUU Perampasan Aset adalah urusan DPR.
"Setali tiga uang, Ketua DPR Puan Maharani ngeles bahwa RUU tersebut tidak bisa dibahas. Alasannya, maksimal dua RUU yang diselesaikan dalam satu tahun," ucapnya.
Denny mengatakan, apa yang menjadi alasan Puan Maharani merupakan hal yang keliru. Dalam ketatanegaraan, lanjutnya, tidak ada pembatasan maksimal.
"Jawaban Jokowi yang lempar batu ke DPR, dan jawaban Puan Maharani, yang sembunyi tangan ngeles membahas RUU Perampasan Aset adalah sikap asli mereka," tegasnya.
Denny meminta kepada publik untuk lebih cerdas dalam mencerna informasi dan berani bersikap kritis menyikapi pencitraan dari pemerintah.
"Rakyat Indonesia jangan lagi mau dibodohi. Bersikaplah berani dan kritis menghadapi pencitraan yang palsu. Jangan lagi mau tertipu," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
