Pantau – Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya menyampaikan perubahan dan perbaikan. Dalam penjelasannya AHY menyinggung cawe-cawe yang melibatkan instrumen kekuasaan hingga menteri yang berbisnis.
"Lawan politik penguasa, diidentikkan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara, dipertanyakan," kata AHY dalam pidatonya yang ditayangkan di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).
AHY juga mempertanyakan tindakan cawe-cawe dari pemimpin negara. Ia menegaskan cawe-cawe yang melibatkan instrumen negara hanya membuat demokrasi kian mundur.
"Tentu banyak yang bertanya, ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam Pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya," tutur AHY.
AHY juga menyinggung terkait perbaikan tata negara dan etika pemerintahan. Ia menyebut tak etis seorang menteri atau pejabat negara yang menjalankan bisnis padahal dalam lingkungan yang membuat suatu regulasi.
"Demokrat juga mencermati etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik (good governance). Khususnya, dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Atau etis dan tidak etis untuk dilakukan, oleh para pejabat negara," tuturnya.
"Menjadi tidak etis, jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi, yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan. Lebih tidak etis, kalau wilayah bisnis pejabat itu, menggunakan anggaran negara di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut," imbuhnya.
"Lawan politik penguasa, diidentikkan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara, dipertanyakan," kata AHY dalam pidatonya yang ditayangkan di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).
AHY juga mempertanyakan tindakan cawe-cawe dari pemimpin negara. Ia menegaskan cawe-cawe yang melibatkan instrumen negara hanya membuat demokrasi kian mundur.
"Tentu banyak yang bertanya, ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam Pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya," tutur AHY.
AHY juga menyinggung terkait perbaikan tata negara dan etika pemerintahan. Ia menyebut tak etis seorang menteri atau pejabat negara yang menjalankan bisnis padahal dalam lingkungan yang membuat suatu regulasi.
"Demokrat juga mencermati etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik (good governance). Khususnya, dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Atau etis dan tidak etis untuk dilakukan, oleh para pejabat negara," tuturnya.
"Menjadi tidak etis, jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi, yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan. Lebih tidak etis, kalau wilayah bisnis pejabat itu, menggunakan anggaran negara di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut," imbuhnya.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
