Pantau – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh singgung revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo di gelaran Apel Siaga Perubahan. PDIP membela Jokowi dalam pernyataan Surya Paloh yang dilontarkan tersebut.
"Menyampaikannya kan ketika pesertanya pada pergi. Jadi pesertanya udah pergi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
Hasto mengaku revolusi mental yang digaungkan Jokowi sempat terhambat. Menurut Hasto, ada pihak yang menyalahkan penegakan hukum melalui pengaruh Jaksa Agung.
"Kalau kita lihat monitoringnya tetapi dari evaluasi yang dilakukan salah satu aspek revolusi mental mengalami hambatan karena saat itu ada yang menyalahkan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasaannya. Sehingga itu seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik," ujar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto meminta setiap kritik harus disertai dengan keterangan yang objektif. Dia pun meminta kepada partai politik untuk melakukan otokritik terhadap internal partainya sendiri sebelum melontarkan kritikan kepada pemerintahan Jokowi.
"Itu seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik melakukan otokritik terlebih dahulu, melihat ke dalam, dan itulah yang biasa dilakukan oleh PDI. Tapi PDI kan tidak mencampuri urusan partai lain hanya ketika ini sudah menyentuh Presiden Jokowi ya kami memberikan tanggapan," ungkapnya.
"Ya sebaiknya daripada memercik air didulang ke muka sendiri, ya lebih baik kalau menyampaikan ke kepada masyarakat itu harus disertai suatu kajian yang objektif " sambung Hasto.
"Menyampaikannya kan ketika pesertanya pada pergi. Jadi pesertanya udah pergi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
Hasto mengaku revolusi mental yang digaungkan Jokowi sempat terhambat. Menurut Hasto, ada pihak yang menyalahkan penegakan hukum melalui pengaruh Jaksa Agung.
"Kalau kita lihat monitoringnya tetapi dari evaluasi yang dilakukan salah satu aspek revolusi mental mengalami hambatan karena saat itu ada yang menyalahkan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasaannya. Sehingga itu seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik," ujar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto meminta setiap kritik harus disertai dengan keterangan yang objektif. Dia pun meminta kepada partai politik untuk melakukan otokritik terhadap internal partainya sendiri sebelum melontarkan kritikan kepada pemerintahan Jokowi.
"Itu seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik melakukan otokritik terlebih dahulu, melihat ke dalam, dan itulah yang biasa dilakukan oleh PDI. Tapi PDI kan tidak mencampuri urusan partai lain hanya ketika ini sudah menyentuh Presiden Jokowi ya kami memberikan tanggapan," ungkapnya.
"Ya sebaiknya daripada memercik air didulang ke muka sendiri, ya lebih baik kalau menyampaikan ke kepada masyarakat itu harus disertai suatu kajian yang objektif " sambung Hasto.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
