Sistem Pendidikan Bermasalah, Pengamat: Jangan-jangan Kita Sudah Gak Punya Mendikbud!

Pantau - Sistem pendidikan di Indonesia kerap kali menuai permasalahan, misalnya polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sudah diterapkan beberapa tahun yang lalu. 

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji bahkan menilai bangsa ini sudah tak mempunyai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. 

"Jangan-jangan kita sudah gak punya Mendikbud," ujarnya kepada Pantau.com, Kamis (20/7/2023). 

Indra menuturkan jika suatu masalah tidak diserahkan pada ahlinya, maka akan terjadi kehancuran. 

"Kalau suatu masalah tidak diserahkan pada ahlinya ya gitu. Yang ada ya kehancuran," tuturnya.

Puluhan Siswa Dicoret gegara Palsukan Domisili

Seperti diberitakan sebelumnya, Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah VI Dinas Pendidikan Jawa Barat, mencatat puluhan siswa baru dicoret dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Kabupaten Cianjur. 

Para calon siswa itu dicoret karena diduga melakukan kecurangan domisili dan tidak memenuhi persyaratan administrasi. 

Kepala KCD Wilayah VI Dinas Pendidikan Jabar, Endang Susilastuti, mengungkapkan 64 siswa di Cianjur dicoret dari PPDB SMA/SMK.

Para calon siswa itu dicoret lantaran melakukan kecurangan domisili dan tidak memenuhi persyaratan administrasi. 

“Mereka dicoret setelah dilakukan verifikasi Kartu Keluarga yang tidak dikenali warga di lingkungan sekitar yang masuk kriteria zonasi. Kartu Keluarga yang dipakai belum setahun dan sengaja dibuat hanya untuk mengelabui persyaratan zonasi,” kata Endang seperti dilansir Antara, Rabu (19/7/2023). 

Endang menyebut dari pencoretan puluhan siswa dari PPDB tersebut termasuk siswa yang secara administrasi tidak lengkap. Sehingga, kata dia, pihak sekolah tidak dapat menerima siswa tersebut. 

Sehingga calon siswa yang tidak memenuhi syarat atau administrasi-nya tidak lengkap, secara otomatis dicoret. Endang mengatakan evaluasi dan pengawasan akan terus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. 

“Kami juga banyak menerima laporan adanya dugaan praktik percaloan dalam proses PPDB, namun pelapor tidak menunjukkan bukti lebih lanjut terkait dugaan tersebut,” ujarnya.

300 Aduan Buntut Manipulasi PPDB di Bogor

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mendapati 300 aduan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Karena itu, Bima lakukan sidak ke beberapa alamat calon siswa (casis) SMP Negeri di Kota Bogor. 

“Saya menerima banyak sekali aduan di jalur khusus yang kemarin kita buka, sudah masuk hampir 300 (aduan), mengadukan berbagai macam indikasi manipulasi (terkait PPDB SMP),” kata Bima seusai sidak beberapa alamat calon siswa SMP Negeri di Kota Bogor, Kamis (6/7/2023). 

Bima membeberkan aduan tersebut datang dari warga yang rata-rata tidak lolos SMP Negeri melalui sistem zonasi karena tergeser oleh calon siswa yang diketahui jaraknya lebih jauh dan tidak tinggal di sekitar sekolah. 

“Aduannya sudah masuk semua, nanti saya akan tangani sesuai kewenangan saya. Aduannya sama, mereka merasa dikalahkan (tidak lolos ke SMP Negeri dengan sistem zonasi) oleh orang yang mereka ketahui tidak tinggal di sekitar sekolah itu,” ujar Bima.