Pantau - Menkominfo Budi Arie Setiadi keheranan 337 juta data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) diduga bocor, bahkan dijual di internet. Pasalnya, angka tersebut tak masuk akal lantaran melebihi jumlah total penduduk Indonesia.
"Kalau bocor bilang 330 juta, lha NIK kita paling 200 juta. Masa, bocor 330 juta? Penduduk kita 277 juta, berarti kan ada 277 juta NIK. Kok bocor 330 (juta)? Emang ada hantunya kita punya NIK?" Kata Budi Arie dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (20/7/2023).
"Itu aja sudah nggak masuk akal, masa jumlah penduduk sama NIK lebih banyak NIK yang bocor. Itu 330 juta angkanya dari mana saya juga nggak ngerti," sambungnya.
Kendati demikain, Budi Arie menyebut potensi bocornya data pribadi ini tak hanya dari instansi pemerintah. Dia menyebut, di kehidupan sehari-hari juga masyarakat sering diminta data pribadi untuk sejumlah keperluan.
Budi Arie lalu mencontohkan ketika hendak membuat rekening perbankan, maka para pemohon di rekening perbankan itu juga diminta mengisi data dalam formulir yang diberikan pihak perbankan yang bersangkutan.
"Yang namanya data pribadi itu kan yang mengeluarkan banyak instansi kan. Perbankan, misalnya, mau bikin kartu kredit, kan ada datanya, nama, mengumpulkan data pribadi. Jadi banyak instansi di Indonesia ini yang mengumpulkan data pribadi. Telekomunikasi, mau daftar sim card langganan prabayar, ngumpulin data pribadi. Sekolah, data pribadi," jelasnya.
Legislator Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda menyebut dugaan kebocoran data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dijual di internet mengisyaratkan bahwa RI sedang mengalami darurat data kependudukan.
“Jika hal ini benar maka kita sekarang sedang mengalami darurat data kependudukan,” kata Rifqi kepada wartawan, Selasa (18/7/2023).
Dia meminta Kemendagri meneliti cakupan data diduga bocor itu. Ia juga menyinggung sistem data Dukcapil RI sudah mulai kompleks berisi banyak klasifikasi dalam satu sistem database.
“Kendati demikian memang harus dicermati data apa yang bocor. Apakah sekadar nama dan NIK atau masuk pada wilayah yang lebih privat. Kita tahu bahwa database kependudukan kita sampai hari ini sudah semakin kompleks isinya karena kita semua ingin menuju single entry data system,” ujarnya.
Rifqi juga mendorong sistem Dukcapil dengan kuat, akurat, dan transparan. Dia menilai hal tersebut bisa saja dilakukan jika ada dukungan dari berbagai pihak.
“Peristiwa bocor dan kemungkinan dijualnya data warga negara kita ke pihak luar, itu semakin membuat kita semua memerlukan satu sistem data yang kuat, akurat, yang transparan, yang membutuhkan dukungan semua pihak di negara ini,” kata dia.
Rifqi laly menyinggung anggaran Kemendagri yang dirancang Komisi III DPR RI. Menurutnya, anggaran penguatan data Dukcapil Kemendagri masih terbatas hingga kini.
“Komisi II DPR sejak awal ingin memberikan dukungan itu kepada Kemendagri dan pemerintah. Kendati demikian kita tahu bahwa politik anggaran kita sampai dengan saat ini masih sangat terbatas untuk hal tersebut,” kata Rifqi.
"Kalau bocor bilang 330 juta, lha NIK kita paling 200 juta. Masa, bocor 330 juta? Penduduk kita 277 juta, berarti kan ada 277 juta NIK. Kok bocor 330 (juta)? Emang ada hantunya kita punya NIK?" Kata Budi Arie dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (20/7/2023).
"Itu aja sudah nggak masuk akal, masa jumlah penduduk sama NIK lebih banyak NIK yang bocor. Itu 330 juta angkanya dari mana saya juga nggak ngerti," sambungnya.
Kendati demikain, Budi Arie menyebut potensi bocornya data pribadi ini tak hanya dari instansi pemerintah. Dia menyebut, di kehidupan sehari-hari juga masyarakat sering diminta data pribadi untuk sejumlah keperluan.
Budi Arie lalu mencontohkan ketika hendak membuat rekening perbankan, maka para pemohon di rekening perbankan itu juga diminta mengisi data dalam formulir yang diberikan pihak perbankan yang bersangkutan.
"Yang namanya data pribadi itu kan yang mengeluarkan banyak instansi kan. Perbankan, misalnya, mau bikin kartu kredit, kan ada datanya, nama, mengumpulkan data pribadi. Jadi banyak instansi di Indonesia ini yang mengumpulkan data pribadi. Telekomunikasi, mau daftar sim card langganan prabayar, ngumpulin data pribadi. Sekolah, data pribadi," jelasnya.
RI Darurat Kebocoran Data
Legislator Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda menyebut dugaan kebocoran data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dijual di internet mengisyaratkan bahwa RI sedang mengalami darurat data kependudukan.
“Jika hal ini benar maka kita sekarang sedang mengalami darurat data kependudukan,” kata Rifqi kepada wartawan, Selasa (18/7/2023).
Dia meminta Kemendagri meneliti cakupan data diduga bocor itu. Ia juga menyinggung sistem data Dukcapil RI sudah mulai kompleks berisi banyak klasifikasi dalam satu sistem database.
“Kendati demikian memang harus dicermati data apa yang bocor. Apakah sekadar nama dan NIK atau masuk pada wilayah yang lebih privat. Kita tahu bahwa database kependudukan kita sampai hari ini sudah semakin kompleks isinya karena kita semua ingin menuju single entry data system,” ujarnya.
Rifqi juga mendorong sistem Dukcapil dengan kuat, akurat, dan transparan. Dia menilai hal tersebut bisa saja dilakukan jika ada dukungan dari berbagai pihak.
“Peristiwa bocor dan kemungkinan dijualnya data warga negara kita ke pihak luar, itu semakin membuat kita semua memerlukan satu sistem data yang kuat, akurat, yang transparan, yang membutuhkan dukungan semua pihak di negara ini,” kata dia.
Rifqi laly menyinggung anggaran Kemendagri yang dirancang Komisi III DPR RI. Menurutnya, anggaran penguatan data Dukcapil Kemendagri masih terbatas hingga kini.
“Komisi II DPR sejak awal ingin memberikan dukungan itu kepada Kemendagri dan pemerintah. Kendati demikian kita tahu bahwa politik anggaran kita sampai dengan saat ini masih sangat terbatas untuk hal tersebut,” kata Rifqi.
- Penulis :
- khaliedmalvino
