Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mempertimbangkan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Ia mengatakan, panja ini dibentuk sebagai upaya DPR untuk bekerja menangani banyaknya laporan temuan pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum selama penyelenggaraan PPDB.
"Sekarang tugas pemerintah merespons apabila temuan Ombudsman merujuk adanya pelanggaran administratif oleh guru dan pejabat-pejabat terkait. Kita pantau, kalau perlu sehabis reses bikin Panja PPDB," tutur Dede, Rabu (26/7/2023).
Dede mengingatkan, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk menjamin setiap anak bangsa bisa bersekolah demi masa depan yang baik.
Ia menegaskan, permasalahan PPDB harus dapat segera diselesaikan sehingga negara dapat memenuhi kewajibannya sesuai amanat konstitusi UUD 1945.
"Polemik PPDB harus segera diselesaikan, dibarengi dengan upaya Pemerintah untuk melakukan pemerataan fasilitas pendidikan dan meningkatkan jumlah sekolah serta kualitas gurunya," ungkap politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Dede menambahkan, Kemendikbudristek harus menggelar evaluasi total terkait sistem PPDB. Laporan dari evaluasi harus diserahkan kepada Komisi X DPR pada akhir bulan Oktober 2023.
Tidak hanya evaluasi total, ia juga meminta Kemendikbudristek mengubah sistem PPDB zonasi yang selalu menimbulkan polemik setiap tahun.
"Kalau setiap tahun permasalahan ini selalu terjadi, perlu ada perbaikan. Kami beri waktu sampai Oktober ini, jika masih belum ketemu solusi, maka ubah sistemnya," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
