Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

PPP Dukung Kebijakan Pemerintah soal Kebijakan Hilirisasi Nikel: Sudah On Track

Oleh Sofian Faiq
SHARE   :

PPP Dukung Kebijakan Pemerintah soal Kebijakan Hilirisasi Nikel: Sudah On Track
Foto: Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PPP Anwar Idris (instagram/@drs.h.anwar_idris)

Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PPP Anwar Idris mendukung pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun tengah digugat oleh Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Lebih lanjut, pada pasalnya hilirisasi SDA diketahui merupakan bagian dari amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk mendorong kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah sudah on the track. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya alam khususnya cadangan mineral seperti nikel dan kobalt yang dapat dimanfaatkan," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/8/2023).

"Untuk pengembangan baterai untuk kendaraan listrik yang ramah lingkungan," lanjutnya.

Lalu Anwar mengatakan, Jokowi menilai hilirisasi terasa pahit hanya untuk jangka pendek. Tapi pada akhirnya atau jangka panjang kebijakan tersebut bisa berbuah manis bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui, pidato pernyataan tentang nikel Jokowi itu dalam Kenegaraan Presiden Joko Widodo (16/8/2023) yang menegaskan pentingnya memperluas kebijakan hilirisasi SDA hingga komoditas non mineral.

"Presiden Jokowi juga mempertegas komitmennya pada saat membacakan pidato nota keuangan dan menyerahkan RUU APBN 2024 di Gedung DPR, pada Rabu 16 Agustus 2023 yang lalu," beber Anwar.

"Hilirisasi sumber daya alam ditempatkan sebagai bagian penting transformasi ekonomi," sambungnya.

Oleh sebab itu, PPP mendukung kebijakan pemerintah yang telah menghentikan ekspor bijih nikel ke UE sejak 2020 hingga sekarang. Menurutnya, larangan tersebut seketika meningkatkan nilai ekspor komoditas itu.

Alasannya dihentikan ekspor bijih nikel itu karena akan dibangun industri-industri pengolahan bijih nikel menjadi komoditas bernilai tinggi misalkan feronikel yang nilai tambahnya 14 kali dari bijih nikel atau billet stainless steel yang nilai tambahnya 19 kali.

"PPP menilai bahwa dengan hilirisasi SDA khususnya nikel, pemerintah sejatinya juga dapat mengintegrasikan hulu dan hilir nikel. PPP menyayangkan apabila bijih nikel hanya mampu diolah di dalam negeri menjadi bentuk setengah jadi seperti feronikel dan nikel pig iron," tuturnya.

"Kemudian, produk tersebut langsung diekspor ke negara tujuan," pungkasnya.

Penulis :
Sofian Faiq