Pantau - Nana Sudjana baru saja resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) gantikan Ganjar Pranowo. Nana merupakan pensiunan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen).
Pria kelahiran Cirebon, 26 Maret 1965 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988. Karir jabatannya di kepolisian diawali sebagai Pamapta Polresta Yogyakarta. Nana juga sempat menjabat sebagi Kapolsek Tamansari tahun 2002.
Kemudian kariernya sebagai Polri semakin naik. Di antara banyak jabatan yang pernah didudukinya, Nana diketahui pernah menjabat sebagai Kapolres Probolinggo pada tahun 2006. Pada tahun 2010, Nana menjabat sebagai Kapolresta Surakarta, yang saat itu Presiden Jokowi pun menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Setahun berikutnya bertugas sebagai Dirintelkam Polda Jateng.
Tak sampai di situ, tahun 2015 Nana menjabat Wakapolda Jambi, dan satu tahun berikutnya yakni 2016 Nana menjadi Wakapolda Jabar. Nana juga sempat menjabat sebagai kapolda di beberapa wilayah yakni Kapolda NTB tahun 2019, Kapolda Metro Jaya tahun 2019, Kapolda Sulawesi Utara tahun 2021, Kapolda Sulawesi Selatan tahun 2021.
Adapun Nana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya , meski belum satu tahub menjabat. Pada 16 November 2020, Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Idham Aziz mencopot Nana sebagai buntut masalah kerumunan di acara Habib Rizieq Shihab yang saat itu kasus pandemi Covid-19 lagi tinggi. Nana dirotasi menjadi Koorsahli Kapolri.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, resmi melantik Nana Sudjana sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Pelantikan tersebut digelar pada hari ini, Selasa (5/9/2023) di kantor Kemendagri.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan menunjuk Inspektur Umum Sekretariat Jenderal DPR RI, Nana Sudjana, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng)
Penunjukan Nana Sudjana yang merupakan mantan Kapolda Metro Jaya dan mantan Kapolres Surakarta ini dilakukan dalam rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) yang digelar pada Kamis (31/8) sore. Hal ini dibenarkan Tenaga Ahli Kantor Utama Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.
- Penulis :
- Firdha Riris
