
Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena dinilai mampu menjawab tingginya kebutuhan hunian layak di daerah tersebut.
Tito menyebut permasalahan perumahan di Papua masih cukup tinggi karena banyak masyarakat belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak.
“Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 (rumah di wilayah Papua),” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan program tersebut menjadi yang paling masif dibandingkan sebelumnya, termasuk menyasar wilayah perbatasan di Tanah Papua.
Tantangan Anggaran Daerah
Tito menilai program bedah rumah dalam skala besar sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat Papua terdiri dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.
“Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?” katanya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP Maruarar Sirait yang dinilai mampu menjalankan program perumahan tersebut secara signifikan.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait atas program perumahan termasuk bedah rumah di antaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua, Tanah Papua,” katanya.
Program Perumahan Diperluas
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan selain bedah rumah, pemerintah juga menyiapkan program lain seperti kredit usaha rakyat (KUR) perumahan dan rumah subsidi bagi masyarakat Papua.
Ia menambahkan pemerintah juga memperbaiki kawasan kumuh di tiga lokasi, yakni Papua Induk di Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong.
“Kemudian juga ada kawasan kumuh tiga [lokasi] yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk, di Jayapura, kemudian di Papua Selatan dan juga di Sorong. Jadi programnya itu masif,” ujarnya.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti








