Habib Rizieq Dilarang ke Malaysia, GNPF-U dan FPI Ngadu ke Fadli Zon

Pantau.com - Front Pembela Islam (FPI) dan GNPF-Ulama menyambangi DPR RI menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk berkonsultasi. Konsultasi itu sendiri membahas terkait intimidasi yang diduga dilakukan petugas Imigrasi Arab Saudi terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Tampak dalam lawatannya ke DPR RI, Juru Bicara FPI Munarman dan tim advokasi GNPF-Ulama Nasrulloh Nasution mewakil kedua ormas tersebut. FPI dan GNPF Ulama menggelar pertemuan dengan Fadli di ruang rapat pimpinan, Gedung Nusantara III DPR RI.

Baca juga: Kata Ratna Sarumpaet Soal Pemulangan Habib Rizieq Jika Prabowo Presiden

Tim advokasi GNPF-Ulama Nasrulloh Nasution mengungkapkan, diskriminasi imigrasi Arab Saudi terhadap Rizieq terjadi saat ia akan mengurus visa untuk terbang ke Malaysia guna menyelesaikan disertasinya.

"Terakhir, ketika beliau ingin menyampaikan disertasinya ke promotor doktoral di Malaysia itu beliau dan keluarganya akan berangkat ke Malaysia, enam orang, ketika yang lima sudah bebas dari imigrasi, nah ketika beliau Habib Rizieq ini dicegah, tidak boleh," ujar Nasrullah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Kemudian Rizieq melaporkan tindakan diskriminasi kepada pihak pemerintah Arab Saudi, akan tetapi ia tak mendapat respon yang jelas.

"Persoalannya tidak pernah ada yang jelas apa permasalahannya. Tidak ada yang bisa menjawab. Pokoknya habib tidak boleh keluar dari Arab Saudi," tuturnya.

Baca juga: Fadli Zon Bantah Ada Deal Politik Terkait Hasil Ijtima Ulama II

Dengan adanya kejadian itu pihaknya menduga ada pihak-pihak yang sengaja mempermainkan kejadian terhadap imam besar FPI itu. Untuk itu lah ia dan rombongan datang ke DPR RI untuk meminta pimpinan DPR memanggil pihak Kemenlu maupun Polri serta BIN untuk diminta penjelasan.

Sementara ditemui di lokasi yang sama, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan akan meneruskan laporan FPI dan GNPF Ulama terkait insiden ini. Pihaknya akan meminta Komisi III di DPR RI segera lakukan koordinasi terkait hal tersebut.

"Laporan akan kami terima dan kami akan teruskan sesuai mekanisme di DPR, nanti juga kita sampaikan ke komisi terkait, dalam hal ini Komisi III dan I kebetulan di bawah koordinasi saya," pungkasnya.