Pantau - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut, Fraksi PKB DPR RI 'nyelonong' minta penambahan dana desa Rp5 miliar.
Pernyataan itu disampaikannya saat rapat sejumlah fraksi di DPR RI soal RUU APBN 2024. Rapat ini digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (21/9/2023).
"Fraksi PKB mendorong pemerintah menjaga stabilitas harga pangan di tengah perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu," ujar Said saat mengawali membacakan laporan pandangan fraksi PKB di hadapan anggota rapat.
"Fraksi PKB juga berpendapat agar dana desa terus ditingkatkan hingga mencapai Rp5 miliar per desa, AMIN, ini nyelonong ini minta Rp5 miliar," tutur Said.
Ia membeberkan alasan penambahan dana desa sebanyak Rp5 miliar yang diajukan PKB supaya ada pemerataan ekonomi nasional.
"Rp5 miliar per desa agar desa bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan peningkatan pemerataan nasional," katanya.
Said dalam laporannya menyebut, 8 fraksi di DPR menyetujui RUU APBN 2024 dibawa ke paripurna agar disahkan menjadi UU APBN 2024. Adapun, Fraksi PKS menerima RUU menjadi UU APBN 2024, namun dengan catatan.
"Fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai NasDem, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi PPP menyetujui atau menerima RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi UU," ujar Said.
"Fraksi PKS menerima dengan catatan, atas RUU APBN 2024 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II," katanya.
Usai laporan Banggar tersebut, Ketua DPR Puan Maharani bertanya kepada anggota rapat apakah RUU APBN 2024 bisa disetujui atau tidak. Para anggota DPR yang hadir menyetujui.
"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang APBN tahun 2024 dapat disetujui, untuk disahkan menjadi UU?," tanya Puan.
"Setuju," jawab para anggota DPR.
- Penulis :
- Khalied Malvino
