Pantau - Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait pencopotan atribut PDIP dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD ketika dirinya berkunjung ke Bali, Selasa (31/10/2023).
Jokowi mengingatkan kepada pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menata atribut partai politik. Ia tak ingin ada kesalahpahaman antara pemerintah dengan parpol.
"Pemindahan beberapa atribut partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah," kata Jokowi di Balikpapan, Rabu (1/11/2023).
Ia juga meminta anak buahnya untuk netral pada Pilpres 2024, termasuk kepada pemerintah daerah, ASN, TNI, dan Polri.
Jokowi mengatakan, penataan atribut parpol memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, hal ini juga harus dilakukan dengan berkomunikasi terlebih dulu dengan partai.
"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ucapnya.
Sebelumnya, atribut di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot sebelum kunjungan Jokowi pada Selasa lalu.
Selain itu, atribut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar dan Mahfud juga ikut dicopot.
Sekretaris DPD PDIP Bali, I Gusti Jaya Negara meminta kadernya agar tak terprovokasi dengan pencopotan atribut.
"Saya mengimbau kepada kader-kader Partai PDIP dan pada relawan Ganjar-Mahfud tetap menjaga perdamaian dan kondusivitas di Bali karena kita ini kan daerah tujuan wisata," ucap Jaya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
