Pantau - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mencium adanya dugaan transaksi janggal pada Pemilu 2024 dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki laporan dugaan tersebut. KPK mengatakan belum menemukan laporan tersebut.
"Sejauh ini KPK belum menerima laporan analisa dari PPATK tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, sebagaimana seperti dikutip dalam keterangannya, Senin (18/12/2023).
Ghufron menjelaskan, Ghufron mengatakan PPATK akan menyampaikan temuan transaksi mencurigakan kepada KPK sepanjang berkaitan dengan dugaan korupsi.
“PPATK jika menemukan transaksi mencurigakan yang diduga berasal korupsi akan menyampaikan kepada KPK. Sehingga bagi KPK, sepanjang itu diduga berasal dari korupsi, temuan PPATK tersebut akan kami tindak lanjuti," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Mahfud meminta Bawaslu dan KPK untuk menyelidiki laporan adanya dugaan transaksi janggal pada Pemilu 2024.
"Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik. Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang. Tangkap! Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," kata Mahfud dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (17/12).
Mahfud meminta Bawaslu dan KPK dikarenakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan, adanya laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen pada Semester II 2023.
"Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kami dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis (14/12).
- Penulis :
- Sofian Faiq
