Pantau - Imparsial dan Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai, semua pertanyaan soal pertahanan dalam debat Pilpres, Minggu (7/1/2024) lalu tidak ada yang bersifat rahasia negara.
Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mencurigai, alasan Prabowo Subianto yang tak mau menjawab pertanyaan terkait pertahanan adalah dalih untuk menutupi kebobrokan pertahanan Indonesia.
"Hal tersebut mengesankan kalau memang ada sesuatu yang memang ingin ditutupi," kata Hussein, Rabu (10/1/2024).
Hussein menjelaskan, jika merujuk hukum yang berlaku, pada dasarnya tidak ada istilah yang disebut dengan rahasia negara.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hanya dikenal istilah informasi yang dikecualikan.
Menurutnya, dalam konteks debat beberapa waktu lalu tidak ada informasi yang ditanyakan sifatnya rahasia.
"Informasi yang ditanyakan di dalam debat umum, global, bukan informasi yang dikecualikan seperti informasi sensitif seperti lokasi pasukan jumlah pasukan dan lain lain," jelas dia.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro menyatakan data anggaran pertahanan tidak termasuk rahasia negara dan bisa dibuka ke publik.
Ia menjelaskan, data anggaran suatu badan publik seperti Kementerian Pertahanan bahkan masuk ke dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
"Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan Itu selain informasi profil badan publik, informasi tentang program kegiatan, informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik, ada informasi tentang laporan keuangan itu boleh," kata Donny.
- Penulis :
- Aditya Andreas
