Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman meminta KPU RI mengambil langkah tegas terkait dugaan adanya pemotongan anggaran yang terjadi saat pelantikan petugas KPPS di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Ia menyayangkan hal tersebut terjadi, karena KPU sudah menghitung alokasi anggaran untuk belanja pemilu secara detail sampai dengan putaran yang terakhir dan penetapan hasil.
“Saya minta kalau itu betul terjadi, KPU RI harus mengambil langkah-langkah tepat untuk melakukan cek dan klarifikasi terhadap peristiwa itu,” kata Amin, dikutip Senin (29/1/2024).
Amin menilai, tindakan tersebut harus segera dilakukan agar tidak memicu kegaduhan menjelang hari pemungutan suara.
“Jangan sampai kegaduhan muncul dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi,” lanjutnya.
Amin juga mendesak agar KPU mengambil langkah tegas, dengan memutus kontrak vendor-vendor yang terbukti melakukan kecurangan dengan memotong sejumlah anggaran.
"Itu nggak boleh terjadi sampai mengurangi hak-hak KPPS, apalagi jumlahnya ribuan itu kalau diakumulasikan juga gede duitnya," tegas Amin.
"Kalau ada vendor yang betul-betul melakukan tindakan itu, ya putus kontrak aja. Ngapain dia tidak mau bekerja secara profesional bahkan sampai mengganggu hak-haknya KPPS,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
