Pantau - Presiden Joko Widodo menepis adanya pembicaraan program makan siang gratis di sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024). Jokowi menegaskan hanya mengarahkan program-program presiden terpilih harus dimasukkan dalam anggaran 2025.
"Nggak ada. Hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2028).
Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah presiden selanjutnya dalam mengurus anggaran yang diajukan ke DPR.
"Supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DPR. Inilah yang disampaikan di rapat paripurna," ujarnya.
Jokowi pun kembali menekankan tidak ada pembahasan mendalam mengenai program-program presiden periode berikutnya.
"Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan," ujarnya.
Sebelumnya, sidang kabinet paripurna digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2). Sidang tersebut dihadiri oleh Presiden Jokowi dan sejumlah menteri dan kepala lembaga.
Usai sidang kabinet, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku adanya pembahasan mengenai program makan siang gratis. Akan tetapi, pembahasan tidak dibicarakan secara rinci.
"Ada (dibahas), saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Lalu, dia mengatakan, pendanaan program ini harus dihitung dengan benar agar dapat dijalankan dengan baik. Hal tersebut karena nominal yang akan dikeluarkan cukup besar.
"Itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta (orang) yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar," sambungnya.
(Laporan: Nur Nasy'a Dalila)
- Penulis :
- Ahmad Munjin
