Pantau.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jendral Purnawirawan Moeldoko angkat suara terkait polemik program dana kelurahan yang akan dijalankan pada tahun 2019. Menurutnya, dalam program itu tidak ada sama sekali unsur politik.
"Tidak ada politik," tegas Moledoko di Thu Chi Center, Jakarta Utara, Minggu (21/10/2018).
Menurutnya, program dana kelurahan senilai Rp 3 Triliun itu hanya merupakan langkah untuk mengatasi keluhan-keluhan dari para pemimpin di tingkat kelurahan.
Baca juga: Ada Anggaran Rp3 Triliun untuk Dana Kelurahan di RAPBN 2019
Sebab, pemimpin di tingkat kelurahan hanya mendapat dana untuk program kerja yang khusus digunakan untuk pembangunan dan hal lainnya.
Akan tetapi diluar pendanaan program, para pemimpin ditingkat wilayah atau kelurahan juga membutuhkan pendanaan untuk kepentingan masyarakat lainnya.
"Jadi contohnya begini, kepala desa ini mendapatkan dana desa tapi tidak bisa menggunakan diluar itu. Tapi para pemimpin itu menerima kadang-kadang LSM ini atau kelompok dengan berbagai proposal (kepentingan masyarakat). Maka itu dari tanggung jawab kepala daerah untuk menyelesaikan tapi tidak punya uang," papar Moeldoko.
Baca juga: Benarkah Moeldoko Mundur dari KSP karena Jadi Cawapres Jokowi?
Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan dengan adanya dana kelurahan tersebut nantinya diharapkan dapat membuat para pemimpin di tingkat kelurahan dan lainnya dapat mengatur ekonomi wilayah dengan baik. Bahkan, diharapkan nantinya juga dapat menekan tindak pidana korupsi.
"Walikota, Bupati, Gubernur tidak memiliki dana pimpinan. Sehingga masa karena 100 juta kena KPK. Jadi dengan dana pimpinan itu semua bisa fleksibel," kata Moeldoko.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
