Pantau.com - Daftar kepala daerah yang terjerat korupsi terus bertambah. Direktur eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng bahkan sempat menyinggung dua daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) justru mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto memaparkan hal itu sangat mungkin terjadi pasalnya Pemeriksaan BPK hanya menyangkut prosedur dan mekanisme administrasi keuangan bukan detail penggunaannya.
Baca juga: Pekan Depan, KPK Panggil James Riady Jadi Saksi Suap Meikarta
"Pemeriksaan BPK yang memberi status WTP dan sebagainya hanya memeriksa masalah prosedur dan mekanisme administrasi keuangan, juga tidak seluruh anggaran terperiksa," ujarnya dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).
Menurutnya, jangan sampai opini ini dibenturkan dengan praktek korupsi sebab menurutnya pemeriksaan hanya terkait sistem administrasi keuangan.
"Jangan sampai salah persepsi WTP, jadi ketika sistem administrasi keuangan dia masih bagus tapi dikaitkan dengan kongkalikong tapi bisa juga di luar yang diperiksa," katanya.
Baca juga: KPK Telusuri Asal Usul Uang Suap kepada Bupati Bekasi
Politisi yang menjabat sebagai Ketua DPD Golkar, Dave Laksono menambahkan opini atau status WTP bersifat prosedural. Ia juga menilai indikator daerah bebas korupsi bukan hanya WTP tapi harus dibarengi beberapa faktor lainnya.
"WTP hanya prosedural saja, tidak membuktikan bebas. Jaminan daerah bebas korupsi, bukan hanya WTP tapi kualitas SDM-nya, indeks pembangunan manusia juga kualitas alam dan daerahnya," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
