Pantau - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menerima usulan dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) terkait penyempurnaan UUD 1945 dan penguatan fungsi MPR. Dalam pertemuan tersebut, FKPPI mengajukan sejumlah gagasan, salah satunya terkait peran MPR dalam merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai kebijakan dasar negara yang strategis.
Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, menekankan pentingnya mendengar aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk FKPPI. Usulan untuk memperkuat MPR sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan arah kebijakan negara menjadi sorotan utama.
Di sisi lain, FKPPI juga mengusulkan penyempurnaan konstitusi yang lebih berfokus pada penataan kekuasaan yudikatif, khususnya terkait Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menyoroti sejumlah keputusan MK yang dianggap kontroversial dan sulit dikoreksi karena bersifat final dan mengikat.
FKPPI mengusulkan agar MK tetap menjalankan fungsinya tanpa membuat norma baru, serta menyarankan MPR diberikan wewenang untuk memveto putusan MK di situasi tertentu. Bamsoet merespons usulan ini sebagai langkah yang layak dipertimbangkan dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.
Baca Juga:
Rapat Gabungan Pimpinan MPR Sepakati Pelantikan Presiden dan Wapres RI Terpilih Ditetapkan Dengan Ketetapan MPR
“Usulan ini menarik karena membawa perspektif baru tentang check and balances di ranah yudikatif, bukan hanya antara legislatif dan eksekutif. Ini bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut di ranah akademik dan kebijakan," ujar Bamsoet.
FKPPI juga menyarankan agar keanggotaan MPR diperkuat dengan mengembalikan konsep Utusan Golongan, yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari struktur MPR. Menurut mereka, kehadiran Utusan Golongan dapat memberikan representasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dan pandangan khusus dalam proses legislasi maupun kebijakan publik.
Dalam responsnya, Bamsoet menyatakan bahwa setiap gagasan yang mendorong peningkatan peran MPR dan memperkuat konstitusi negara patut dipelajari dengan seksama. Ia juga menekankan bahwa MPR terus membuka diri terhadap usulan yang bertujuan memperkuat lembaga negara dan menjamin pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
