Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengajukan tambahan anggaran kementeriannya dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyarankan agar permintaan ini terlebih dahulu dibahas secara internal dalam pemerintahan.
Andreas menekankan pentingnya koordinasi di level pemerintah sebelum menyampaikan usulan anggaran yang besar.
"Menteri merupakan bagian dari kabinet, sehingga usulan anggaran perlu dibicarakan dengan Menteri Koordinator sebelum dibawa ke DPR," ujar Andreas, Sabtu (26/10/2024).
Baca juga: Komisi XIII DPR Bakal Panggil Natalius Pigai Terkait Permintaan Tambahan Anggaran Rp 20 Triliun
Da juga menilai permintaan tambahan anggaran tersebut tidak relevan, mengingat alokasi anggaran 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR.
Selain itu, pemisahan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas semakin memperumit kenaikan anggaran secara drastis.
Andreas juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran jika kenaikan disetujui.
"Penggunaan anggaran sebesar itu harus dijalankan dengan transparan dan efektif," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa kenaikan signifikan pada satu kementerian dapat berdampak pada pengurangan alokasi untuk sektor lain yang juga membutuhkan dana besar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Andreas Hugo Pereira menggarisbawahi pentingnya skala prioritas dalam penyusunan anggaran nasional.
Meskipun memahami tujuan yang ingin dicapai Menteri Pigai, Andreas menyarankan evaluasi lebih lanjut agar program-program yang ada tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan sektor lain.
"Peningkatan anggaran harus didasari kajian mendalam, supaya program HAM berjalan efektif tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat," tutupnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
